Rencana pembelian enam pesawat Sukhoi dari Rusia oleh Pemerintah Indonesia segera terealisasi. Pembelian pesawat dilakukan dengan menggunakan alokasi dana kredit ekspor tahun 2005 senilai US$ 335 juta. Demikian dikatakan, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin di Jakarta, Kamis (23/8).
Dikatakan, pembelian enam Sukhoi ini berbeda dengan pembelian alat utama sistem pertahanan (alusista) senilai US$ 1 miliar melalui fasilitas kredit negara dari Rusia. Penandatanganan yang dilakukan Direktur Jenderal Pertahanan Dephan RI, Marsekal Muda TNI Slamet Prihatino di Rusia beberapa hari yang lalu bukanlah kontrak pembelian, melainkan nota kesepahaman. Dalam pertemuan itu tim Rusia akan menyampaikan secara resmi kepada pemerintahnya tentang fasilitas kredit negara sebesar US$ 1 miliar guna mendukung kebutuhan alusista TNI.
Di Indonesia, fasilitas kredit negara tersebut, kata Sjafrie, akan diformulasikan di dalam alokasi kredit ekspor tahun 2005-2009 senilai US$ 3,7 miliar. Meskipun kredit negara ini dilakukan secara government to government, namun tidak akan meninggalkan kompetensi institusi pemerintah lainnya, termasuk DPR. [E-5]
Sebanyak 30 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat pembekalan tentang investigasi penyelidikan dan penyidikan dari sejumlah pakar. Penggemblengan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik KPK ini digelar dalam sebuah workshop di Jakarta, Kamis (23/8).
Menurut Deputi Informasi dan Komunikasi Menkopolkam Irjen Pol Alex Bambang Riatmojo yang menjadi pembicara dalam acara tersebut, penyidik KPK harus terus meningkatkan kinerja dalam menghadapi penyelesaian kasus korupsi yang semakin kompleks dan tuntutan penegakan hukum.
Kepala Humas KPK Johan Budi mengatakan, puluhan penyidik KPK itu disiapkan sebagai ujung tombak KPK ke depan untuk menangani berbagai kasus korupsi secara profesional. Pembekalan tersebut diperlukan untuk menambah ilmu penyelidikan dan penyidikan dari ahli reserse atau pakar di bidang penyelidikan/penyidikan yang cerdas serta idealis. [G-5]
Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Comference for Relegion and Peace (IComRP) menyatakan keprihatinan bahwa kemerdekaan yang hakiki baru dinikmati segelintir rakyat Indonesia saja. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketidakadilan, korupsi, penyelewengan kekuasaan serta dominasi asing baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya masih menjadi persoalan yang membelenggu kehidupan kebangsaan kita.
Demikian pernyataan bersama sejumlah tokoh lintas agama yang disampaikan Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Din Syamsuddin yang juga Ketua IComRP di Jakarta, Rabu (22/8). "Oleh karena itu kami para tokoh lintas agama mendesak pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan maju akan terwujud apabila kehidupan kebangsaan menjamin dan mengembangkan pluralisme dan kemajemukan sebagai modal sosial bangsa, dan menghindari konflik baik horisontal maupun vertikal, baik di tingkat pimpinan maupun masyarakat.uruh komponen bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut," ujarnya. [E-5]
SP/Ignatius Liliek
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Brigade Pemuda Pemburu Teroris berunjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/8). Mereka mendukung upaya Kepolisian dan Detasemen Khusus 88 melindungi rakyat dari teror di Tanah Air.