[JAKARTA] Penetapan nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) definitif sangat mendesak untuk mengantisipasi sejumlah agenda dan implementasi kebijakan politik dalam negeri. Namun, Presiden yang mempunyai hak prerogatif menetapkan menteri tersebut jangan mengulangi tradisi yang keliru dimana jabatan itu harus dipegang kalangan militer.
"Tradisi Mendagri yang selama ini dipegang kalangan militer atau purnawirawan adalah salah. Presiden harus berani membuat terobosan untuk memberikan kesempatan pada kalangan sipil yang berpengalaman," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris di Jakarta, Jumat (24/8).
Dikatakan, dikotomi sipil-militer tersebut sudah tidak tepat lagi di masa sekarang dan kemampuan kalangan sipil juga sudah banyak teruji untuk memimpin institusi yang sangat berperan atas politik dalam negeri Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya tidak melakukan dikotomi sipil-militer. Presiden juga dikabarkan telah mengantongi nama Mendagri untuk menggantikan Muhammad Ma'ruf.
Seeperti diketahui, sejumlah nama yang dikabarkan akan menduduki posisi Mendagri dari kalangan militer adalah Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Sekretaris Dewan Ketahanan Nasional M Yasin dan mantan Gubernur Sulawesi Utara EE Mangindaan. Sedangkan dari kalangan sipil muncul nama mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid dan mantan Sekjen Depdagri Siti Nurbaya yang kini menjabat sebagai Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Mardiyanto dan Yasin dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan siap untuk menerima jabatan sebagai Mendagri. Sebaliknya, Siti Nurbaya dan Mangindaan sejauh ini belum berkomentar terkait nama mereka yang masuk dalam bursa Mendagri.
"Nama saya disebut-sebut banyak kalangan tetapi saya belum mau berkomentar soal hal ini," kata alumnus Institut Pertanian Bogor ini.
Bantah
Secara terpisah, para perwira TNI angkatan 1973 yang tergabung dalam Yayasan Cadaka Darma '73 membantah menyatakan dukungan kepada M Yasin untuk menduduki jabatan Mendagri. Mereka menyerahkan sepenuhnya penetapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pengganti Muhammad Ma'ruf kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak bermaksud untuk memberikan dukungan atau apapun namanya. Keputusan tentang siapa yang akan menjabat sebagi Mendagri, termasuk jika yang dipilih adalah M Yasin, sepenuhnya merupakan keputusan presiden," kata Ketua Yayasan Cadaka Darma '73, Letjen Cornel Simbolon kepada Antara.
Seperti diketahui, sejumlah alumnus Akademi Militer tahun 1973 sedang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan seperti Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Sutanto, Panglima TNI Djoko Suyanto hingga Gubernur Jakarta Sutiyoso. [H-12]