Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Hari Kamis, 21 Juni 2007 saya melintas di Jl Sudirman (arah Kebayoran). Tanpa diduga ada batu pembatas busway yang terguling ke badan jalan tidak jauh dari kolong jembatan Semanggi (depan Polda Metro). Saya tidak sempat mengelak, akibatnya ban kana depan mobil saya robek dan tidak dapat digunakan lagi.
Setelah menepi saya dibantu dua orang petugas pom bensin untuk mengganti ban yang robek tersebut. Ternyata, kunci roda tidak bisa digunakan. Saya berusaha menghentikan beberapa taksi untuk meminjam kunci roda, tetapi selalu menolak.
Mencul taksi Blue Bird dengan nomor MU 1377 yang kemudian saya ketahui dikemudikan Bpk Wolimah(?). Ia bersedia meminjamkan kunci rodanya dan kemudian menunggu di depan gedung Bursa Efek Jakarta. Setelah mengembalikan kunci roda, Bpk Wolimah tidak mau menerima uang yang saya berikan.
Saya sangat tersentuh. Ternyata masih ada orang baik dan jujur di saat sulit seperti sekarang ini. Doa saya kiranya Bpk Wolimah sekeluarga diberkati Tuhan.
Jeffrey Sompotan
Medan Merdeka Timur 10 Jakarta Pusat
Pada peresmian 118 ribu RSH secara simbolis di Semarang tahun 2006, Dirut BTN Kodradi mengatakan ada sekitar 3,5 juta PNS belum memiliki rumah sendiri. Namun data dari kantor Menpera memaparkan hingga akhir Juli 2005 ada sekitar 1,2 juta PNS belum memiliki rumah sendiri.
Saya tidak tahu dari mana Dirut BTN memperoleh data yang memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan itu. Ada kemungkinan data tersebut berasal dari pengembang yang selama ini memperoleh kredit untuk membangun perumahan PNS yang difasilitasi oleh BTN atau juga media cetak lain yang kurang akurat menulis data PNS yang ada, termasuk jumlah PNS yang belum punya rumah sendiri.
Namun bagi kita apakah data yang dipaparkan itu akurat atau tidak bukan masalah, yang penting bagaimana Bapertarum dan BTN tetap mau membangun RSH bagi PNS golongan I dan II.
Adanya usulan Bapertarum kepada BTN agar menaikkan uang muka sebesar Rp 10 juta untuk setiap PNS yang ingin memiliki rumah secara kredit, merupakan hal yang positip. Karena bagaimanapun kedua instansi ini memiliki peran sentral dalam upaya meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pengadaan perumahan.
Valery Setiawan
Jakarta
Isu rekening liar merebak di berbagai departemen setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih ada sekitar 1147 rekening liar milik beberapa departemen dengan dana Rp 8 trilliun. Sedangkan Departemen Keuangan mencatat jumlah Rp 17,6 triliun diparkir di 3.195 rekening liar. Presiden Yudhoyono telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara segera menertibkan rekening liar.
Temuan ini sebaiknya ditindaklanjuti oleh seluruh departemen dan lembaga pemerintah. Bukan malah melakukan aksi mengeluarkan pernyataan bahwa instansinya bersih dari rekening liar. Tindaklanjuti temuan ini dengan berperan aktif membantu memeriksa , maupun mencari ada tidaknya rekening liar tersebut.
Penggunaan rekening pribadi untuk menampung uang negara rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini harus segera dicegah dan jangan dibiarkan, sehingga uang negara tidak berpindah tangan ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Penertiban rekening liar di departemen harus menjadi prioritas karena telah banyak kasus yang terungkap tentang indikasi kuat korupsi yang berkaitan dengan rekening liar.
Hasannuddin
Jl Giring-giring Depok