[JAKARTA] Jumlah pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta diperkirakan mencapai 5,8 juta hingga 6 juta orang. Jumlah itu berasal dari daftar pemilih sementara yang telah diverifikasi KPU Provinsi DKI Jakarta per 21 Mei 2007 sebanyak 5.627.350 orang ditambah data dari 267 kelurahan sekitar 400.000 orang, serta tam-bahan pendaftar ke KPU Provinsi pada masa perpanjangan, 26-28 Juni lalu.
Namun demikian, masih terdapat identitas pendaftar yang sama. Sehingga, ada kemungkinan jumlah penambahan tersebut akan berkurang.
Demikian data yang dihimpun dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Muflizar, Sabtu (30/6) mengungkapkan, data-data yang masuk tersebut masih akan dibawa ke rapat pleno. "Sebelum dibawa ke rapat pleno di KPU Provinsi, terlebih dulu diplenokan di KPU Kota. Baru setelah itu kami tetapkan jumlah pemilih tetap," ujar dia.
Dari jumlah 4.261 orang yang mendaftar pada saat perpanjangan masa pendaftaran, warga dari Jakarta Timur merupakan yang terbanyak, yakni 1.297 orang. Kemudian Jakarta Utara 943 orang, Jakarta Selatan 763 orang, Jakarta Barat 678 orang, Jakarta Pusat 596 orang, dan Kepulauan Seribu 7 orang.
Tindak Tegas
Sementara itu, banyaknya pelanggaran pada tahap-tahap awal penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, mendorong Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta melakukan aksi damai ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasda), Jumat (29/6). KIPP mendesak Panwasda untuk menindak tegas intimidasi yang dilakukan para pendukung salah satu kandidat, yang salah satunya ditemukan KIPP di wilayah Jakarta Selatan.
"Kami juga mendesak Panwasda dan KPU Provinisi agar konsisten melaksanakan tahap-tahap Pilkada DKI sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan," ungkap Direktur KIPP Jakarta, Saryono Noto.
Selain itu, tegas Noto, aksi damai tersebut juga sekaligus mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawal setiap tahap pelaksanaan Pilkada DKI. "Kita sudah bisa melihat, ada kandidat yang sudah gencar melakukan kampanye, padahal masa kampanye belum lagi dimulai. Ini namanya mencuri start," tegasnya.
Dia menambahkan, Panwasda seharusnya bisa mengambil tindakan dari banyaknya spanduk yang sangat provokatif dan bisa memicu konflik. "Banyak spanduk yang berisi provokasi, tidak elegan, dan sangat tidak etis," ujarnya.
Menanggapi tuntutan KIPP, Ketua Panwasda DKI Suhartono menyatakan, pihaknya belum bisa mengambil tindakan apa pun, karena masih menunggu surat keputusan teknis pelaksanaan kampanye dari KPU Provinisi.
Terkait kasus perampasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah Panitia Pemungutan Suara yang dilakukan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Noto mengatakan, KIPP akan kembali mendatangi Panwasda pada Selasa (3/7) untuk mengetahui secara persis tindak lanjut KPU Provinsi dan kepolisian. "Kita akan lihat kasus ini, karena sudah menyangkut kasus pidana," kata dia
Mendapat Tekanan
Sejalan dengan itu, tekanan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terus terjadi di beberapa kelurahan di Jakarta Barat. Akibatnya, sejumlah PPK dan PPS meminta perlindungan polisi.
Menurut anggota PPS dari Kelurahan Meruya Utara, Sanusi, pihaknya sudah melaporkan ke Polsek setempat. Namun, mereka dianjurkan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat.
Dia menerangkan, masing- masing PPS hanya memiliki tiga anggota, sementara massa yang menekan mereka, jumlahnya mencapai puluhan orang. "Mereka sempat mengancam, jika tidak diberikan data pemilih, kami akan dilaporkan ke Polda," ujar Sanusi, di sela-sela Rapat Koordinasi Muspiko/PPK/PPS Jakarta Barat, Jumat (29/6).
Perlakuan yang sama juga dialami Sari Mahmudin, anggota PPK Kecamatan Tamansari. Sari menceritakan, ada sekelompok orang yang masuk ke Kantor PPS, meminta daftar pemilih sementara. "Mereka memaki-maki, bahkan mengancam. Hal itu disaksikan warga dan Binmas setempat. Kami juga sudah melaporkan, tapi belum ada tanggapan," ujar dia.
Sari mengatakan, massa yang mendatangi PPS dan menuding adanya penggelembungan daftar calon pemilih itu, tidak memahami adanya daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih perbaikan, dan daftar pemilih tetap (DPT).
Senada dengan itu, Sunardi, Ketua PPK Kecamatan Kalideres mengatakan, dia juga didatangi sekelompok orang yang meminta salinan DPS. Mereka merasa berhak meminta dokumen itu karena menganggap DPS adalah dokumen publik.
Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Edward Syah Pernong meminta agar masalah daftar calon pemilih untuk Pilkada DKI disosialisasikan sampai ke tingkat bawah.
Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja, merasa prihatin dengan mencuatnya berbagai persoalan menjelang pilkada.
Dia mencermati baru terbentuknya Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada DKI. "Belum punya kantor, belum punya anggaran, sehingga pengawasan terhadap proses pilkada juga belum ada. Akibatnya, ada kesan kuat memang pilkada ini disiapkan dengan tidak cermat," kata Sarwono. [M-16]