Oleh Sabam Siagian
residen ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin yang serbasibuk. Karena sistem informasi yang serbaterbuka ditopang oleh jaringan elektronik yang canggih, rakyat dapat menyaksikan betapa
presidennya dibebani jadwal kegiatan yang serbapadat. Masyarakat juga melihat bahwa Hajjah Ani Yudhoyono sebagai Ibu Negara secara tekun mendampingi Presiden di berbagai acara tersebut.
Setelah RI-1 mengikuti upacara Waisak di Candi Borobudur, ia kembali lagi ke Jawa Tengah untuk meresmikan Soropadan Agro Expo III 2007 di Temanggung.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menganjurkan kepada semua jajaran pemerintahan suatu model "kepemimpinan yang terlibat", antara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pedesaan. Ia kembali ke Ibukota dan meresmikan pameran yang beda sekali sifatnya dibandingkan yang di Temanggung, yakni Pekan Raya Jakarta. Lebih dari dua ribu pengusaha dengan "stand"-nya menjadi peserta.
Sedangkan pertengahan minggu lalu, Presiden SBY di Jakarta ikut meluncurkan sebuah laporan riset tentang kondisi dan arah ekonomi Indonesia yang disusun oleh Oxford Business Group. Judulnya: "Emerging Indonesia 2007". Yang tidak begitu diikuti masyarakat, karena tidak semua kegiatan Presiden dapat dipantau oleh media pers adalah rapat-rapat tertutup dan pertemuan terbatas di kantornya di kompleks Istana Negara. Belum lagi ketika RI-1 menyendiri dan membaca berbagai laporan secara cermat.
Timbul pertanyaan, apakah seluruh rangkaian kegiatan yang tampak dan yang bersifat terbatas sejak Presiden SBY dilantik pada Oktober 2004 telah tepat arahnya? Apakah kabinet yang dipimpinnya setelah agak dibenahi pada awal Mei lalu telah meningkatkan kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden SBY menuju sasaran utama yang kita sebagai bangsa dambakan? Apakah sebenarnya sasaran utama?
*
Tanpa mengulang-ulangi bahasa sloganisme, bangsa yang lebih dari 200 juta warga ini sedang terlibat dalam suatu usaha besar menuju suatu keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan yang menyeluruh dan pembangunan politik yang ampuh menciptakan keadilan dan distribusi kekuasaan yang efektif.
Prof Dr Boediono, sekarang Menteri Koordinator Bidang Ekonomi ketika dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada pada 24 Februari lalu telah menyampaikan pidato yang menyoroti tantangan yang dihadapi bangsa ini. Judulnya: "Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia". Setelah menggoreskan sekilas perkembangan bangsa sejak tahun-tahun 1950'an dan menggarisbawahi tekad reformasi yang dicetuskan pada awal periode purna Soeharto, Dr Boediono bertanya: "Are we on the right track? Apakah jalan yang sedang kita tempuh sudah benar?"
Kaitan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik menjadi tema pemikiran intensif dari berbagai pakar. Patricia Cohen, kolumnis di Harian International Herald Tribune (yang juga dicetak di Jakarta) baru-baru ini dalam kolomnya menyoroti tema tersebut. Cohen mempertanyakan dalil yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan kapitalisme dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan demokrasi. Ia mengutip buku Michael Mandelbaum yang menonjolkan dalil bahwa meningkatnya pendapatan per kapita akan menciptakan kelas menengah yang akan menuntut kebebasan individu dan hak politik.
Dr Boediono juga mencerminkan pangkal tolak tersebut ketika dia kemukakan berdasarkan sementara studi bahwa pendapatan per kapita di atas enam ribu enam ratus dolar AS akan menciptakan zona yang cukup aman untuk kelangsungan demokrasi. Sedangkan Indonesia dari segi penghasilan per kapita (diperkirakan pada tahun 2006 sekitar empat ribu dolar AS ), "kita masih berada pada zona risiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi".
Ia mengkalkulasi bahwa Indonesia dapat mencapai ambang zona aman demokrasi itu dalam waktu sembilan tahun asal saja beberapa syarat dipenuhi (pertumbuhan PDB 7 persen setahun, peningkatan penghasilan per kapita sekitar 5,8 persen setahun dan pertumbuhan penduduk 1,2 persen setahun). Sudah pasti bukanlah maksud Dr Boediono untuk menyederhanakan kaitan proses mencapai tahap demokrasi (ia tekankan, demokrasi substansial) dengan peningkatan pendapatan per kapita secara mekanis.
Namun, patut dicatat pakar ekonomi asal India yang memperoleh Hadiah Nobel, Prof Amartya Sen menandaskan bahwa sudah dalam proses meningkatkan penghasilan per kapita itu maka prinsip kebebasan perorangan wajib dimantapkan dan dihormati. ("Expansion of freedom is viewed....both as the primary and as the principal means of development" dalam bukunya Development as Freedom, 1999).
Juga almarhum Soedjatmoko membahas masalah sulit tentang pentingnya nilai etika politik dalam mendorong pembangunan ekonomi. Dalam rangkaian ceramah Ishizaka tahun 1979 (judulnya: "Development as Freedom") yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ia terangkan betapa pentingnya kaitan pembangunan dan kebebasan, ditangani secara tepat di negara- negara seperti Indonesia. Berkata Soedjatmoko: "Apakah Dunia Ketiga mampu atau tidak untuk berkembang menjadi masyarakat yang relatif bebas dan terbuka di mana kemiskinan dapat dihapuskan, akan sangat menentukan kemungkinan suatu masa depan kebebasan dan keadilan bagi seluruh umat manusia".
Sebenarnya Dr Boediono memang sadar bahwa jalan menuju peningkatan penghasilan per kapita pada taraf yang memadai supaya demokrasi substansial menjadi mantap tidak terjamin akan mulus.
Karena itu ia mengandalkan suatu "kelas pembaru yang andal yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi". Dalam perumusan tersebut agaknya tersimpul juga apa yang menjadi keprihatinan Amartya Sen dan Soedjatmoko.
u*
Namun faktor amat penting yang memayungi usaha besar yang digoreskan di atas, yakni mengatur keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, adalah bobot dan kualitas kepemimpinan. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memang tokoh yang unik dalam sejarah politik modern Indonesia. Ia dicatat sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menang melalui pemilu yang bebas dan aman secara amat meyakinkan. Ia meraih hampir 62 persen dari jumlah suara di 28 provinsi (semua provinsi di Pulau Jawa) dari 32 provinsi. Landasan politiknya kuat sekali.
Presiden SBY adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang bekerja keras dan tekun. Ia sekeluarga sampai sekarang dianggap relatif bersih dari praktik KKN. Namun kerja keras dan bebas KKN dengan landasan politik yang kuat sekalipun belum jaminan bahwa pada akhir periode kepresidenannya, Presiden ke-6 RI ini akan dinilai sukses. Dengan "sukses" yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan per kapita bangsa Indonesia secara berangsur yang menyeluruh (bukannya pertumbuhan ekonomi yang pesat tapi sekaligus juga memperlebar gap antara yang kaya dan miskin, antara daerah "basah" dan "kering") dengan kecerdasan masyarakat yang meningkat juga. "Sukses"-nya seyogianya menandakan bahwa demokrasi substansial yang bukan proforma saja, berkembang mekar. Yakni, distribusi kekuasaan dan penerapan kewenangan tambah sempurna pelaksanaannya sehingga keadilan nampak jelas dilaksanakan.
Meskipun masih ada berbagai kendala, tapi masyarakat Indonesia di atas 200 juta ini tambah meningkat mobilitas fisiknya (contoh, penumpang angkutan udara membeludak) dan informasi cepat meluas karena fasilitas komunikasi pribadi yang bertambah (contoh, jumlah pemilik telepon genggam membengkak).
Akibat totalnya, dinamika sosial politik masyarakat Indonesia mengalami peningkatan tempo yang terus-menerus.
Timbullah situasi yang serbadilematis. Proses demokratisasi yang dibiarkan mengambang karena pada saat-saat kritis tidak terasa kepemimpinan yang tegas tapi kalem dapat menimbulkan anarki. Maka laju pembangunan akan terhambat yang justru perlu didorong supaya demokrasi terjamin kemantapannya. Di sisi lain, laju pembangunan yang terlalu digenjot supaya memenuhi target yang tidak realistik dapat mengancam kepentingan rakyat biasa atau pengusaha sedang dan kecil sehingga timbul gap melebar antara yang kaya dan miskin. Kontras sosial itu akan menimbulkan destabilisasi politik yang mendorong penerapan tangan besi sehingga proses demokratisasi mundur, malahan neofasisme dapat muncul.
Tanpa kepemimpinan yang mampu mengukur berbagai kekuatan sosial politik secara tepat, mengarahkannya menjadi kekuatan bersama yang konstruktif sehingga apa yang disebut oleh Dr Boediono sebagai "kelas pembaru" bertambah besar dan mantap, mendorong birokrasi supaya menjadi instrumen yang produktif dan inovatif, maka sulit diharapkan pada tahun 2009 kita dapat membanggakan bahwa Indonesia selama lima tahun telah mencapai kemajuan lumayan yang saling menunjang di bidang pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.u
Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah internasional