SUARA PEMBARUAN DAILY

Dampak Semburan Lumpur Sidoarjo

Warga Diminta Mewaspadai Penurunan Tanah

[SIDOARJO] Masyarakat sekitar Porong, Sidoarjo, Jawa Timur diminta mewaspadai tanda-tanda penurunan tanah yang bisa menimbulkan dampak bahaya, setelah berbulan-bulan lumpur keluar dari pusat semburan lumpur panas Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Studi Bencana Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Amin Widodo, di Surabaya, Minggu (6/5).

Menurutnya, ada tanda-tanda penurunan tanah yang harus diwaspadai dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) wajib memberikan peringatan pada warga di sekitar pusat semburan lumpur. Tanda-tanda penurunan tanah itu terjadi retakan di banyak rumah atau juga di jalan yang sifatnya panjang dan melingkar. Ada juga arus selokan yang berbalik arah dan terjadi genangan air waktu hujan. "Perlu diwaspadai karena setiap retakan bisa mengandung gas H2S atau juga keluar air dan ini sangat berbahaya," katanya.

Amin mengatakan, seringnya terjadi over topping dan tanggul jebol di sekitar pusat semburan, juga satu di antara penurunan tanah. Tetapi, belum diketahui radius penurunan tanah ini, sehingga harus segera dilakukan pengukuran akurat di sekitar pusat semburan.

Sementara itu, kondisi tanggul utama atau tanggul cincin yang mengitari pusat semburan lumpur panas yang jebol di titik 45 sepanjang 6 meter, belum juga ditutup oleh BPLS sampai Minggu (6/5).

Kendala Klasik

Luapan lumpur dari titik semburan terus mengalir ke utara memenuhi kolam lumpur di Kedungbendo dan Siring. Akibatnya, kolam lumpur di Kedungbendo penuh dan lumpur meluap hingga ke Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Meski demikian, luapan lumpur belum memenuhi Desa Ketapang terutama di RT 7 RW 2 yang sudah ditinggal penghuninya sejak 2 bulan yang lalu.

Kendala klasik selama ini terus membelit BPLS, yakni tersendatnya mobilisasi sirtu yang selama ini menjadi andalan menghadapi jebolnya tanggul. Tersendatnya pasokan sirtu itu karena banyak faktor. Deputi Bidang Operasional BPLS Sofian Hadi mengatakan, faktor utama adalah jalur sirtu mengalami gangguan. Kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Porong sejak dibuka pada Rabu kemarin menyebabkan mobilisasi truk sirtu terganggu. Selain itu, faktor cuaca yang terjadi akhir-akhir ini seperti hujan menyebabkan jalan tanggul menjadi lembek, sehingga sulit dilalui dump truck. "Tapi, yang utama adalah kurangnya alat-alat berat. Selama ini kita hanya menggunakan dua alat berat. Padahal, di lokasi itu ada sekitar 6 alat berat namun 4 diantaranya rusak. Saya sudah memberitahukan hal ini untuk mendatangkan lagi alat berat untuk membantu mengaduk lumpur agar masuk ke saluran pelimpah menuju ke Kali Porong," katanya. Sofian Hadi mengatakan, sampai saat ini upaya penutupan tanggul yang jebol kemarin masih terus dilakukan. BPLS akan terus menekan pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan jebolnya tanggul itu.

Menolak

Warga korban luberan lumpur panas yang mengungsi di Pasar Porong Baru, Minggu menolak jatah makan untuk pengungsian, karena terindikasi basi. Mereka minta jatah pengungsi diwujudkan dalam bentuk uang dan memasak sendiri melalui dapur umum. Kejadian makanan basi di penampungan Pasar Porong Baru ini merupakan kali kedua. Kejadian pertama kali waktu warga korban lumpur dari Perum TAS I. Kedua kalinya ketika penghuni sudah berganti dari warga Renokenongo.

Salah satu warga Renokenongo menemukan nasi bungkus jatah makan pagi telah basi. Ada juga yang masih mentah. Akhirnya, mereka protes dan meminta tanggung jawab pihak yang membuat makanan. "Kami dapat uang makan, sekali makan itu Rp 5.000 diwujudkan dalam bentuk uang saja bukan nasi basi," kata Bambang Wuryantoyo, salah satu warga Renokenongo.

Menurut Bambang, warga lebih memilih mendirikan dapur umum sendiri daripada dapur umum milik Satlak. Soalnya sering kali terjadi olahan dapur umum Satlak Pasar Porong Baru kedapatan basi. Dapur umum swadaya korban lumpur ini sudah berdiri dan mulai masak. Dapur umum itu selain swadaya warga korban lumpur juga didanai sebuah LSM di Surabaya dan Jakarta. [029/070]


Last modified: 7/5/07