Mobil-mobil dinas menteri diparkir di depan rumah pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/5). Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu memenuhi panggilan Presiden untuk menjelaskan kinerja kementeriannya. SP/Alex Suban
[JAKARTA] Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2009 perlu mawas diri dan kritis dalam memberikan dukungan kepada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Presiden tidak mengakomodasi partai yang memiliki suara mayoritas di DPR itu dalam penyusunan kabinetnya.
Demikian anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi dan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yasril Ananta Baharuddin, Senin (7/5) pagi, menanggapi hanya satu kader Golkar yang dipanggil Presiden.
Menurut Yuddy, dengan hanya satu kader Golkar yang masuk dalam perombakan kabinet saat ini, itu artinya Presiden Yudhoyono melihat Partai Golkar itu kecil.
"Makna bagi Partai Golkar adalah walau sebagai kekuatan politik besar, Partai Golkar di mata Presiden Yudhoyono kecil. Karena itu, kader-kader partai perlu mawas diri dan harus bersikap," kata Yuddy.
Yasril mengatakan, "Puas tidak puas itu relatif. "Kita sama-sama memaklumi, dan mengakui pemilihan menteri hak prerogatif presiden. Tapi kalau melihat Golkar sebagai mayoritas di DPR, Wapres Ketua Umum Partai Golkar, dan Golkar merupakan pendukung pemerintah, sepantasnya dapat lebih," ucapnya.
Tapi, kata Yasril, pemikirannya itu bukan berdasarkan logika pembagian kekuasaan. "Saya ingatkan, bukan soal jatah-jatahan, tapi kinerja. Golkar kadernya mumpuni. Apalagi yang ditampilkan dari reshuffle ini juga tidak maksimal dengan yang diinginkan presiden," katanya.
Yuddy menambahkan, reshuffle terbatas yang dilakukan Presiden bukan berbasis peningkatan kinerja atau kabinet ahli, tapi jatah-jatahan atau kompromi politik. "Tidak signifikan, masak yang diganti menteri-menteri yang tidak terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," katanya.
Pertemuan Sentul
Sementara itu, pertemuan para tokoh partai politik di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/5), yang digagas Yasril Ananta Burhanuddin, memicu reaksi kader-kader Partai Golkar, yang menilai kegiatan itu sebagai manuver politik yang tidak etis. Hal itu dikatakan Ketua Kaukus Muda PG Kamarusamad di Jakarta, Minggu (6/5).
Pada pertemuan tersebut, hadir sejumlah elite Golkar seperti Wakil Ketua Umum DPP PG yang juga Ketua DPR, Agung Laksono, dan Ketua DPP PG Burhanuddin Napitupulu. Yasril sendiri, mengaku pertemuan Sentul tidak terkait dengan reshuffle.
Tapi menurut Kamarusamad, apapun isi pertemuan itu, posisi Yasril sebagai fungsionaris DPP PG tidak bisa dipisahkan. "Kehadiran Agung Laksono, Burhanudin Napitupulu, dan Yasril yang menjadi tuan rumah, menunjukkan ada kepentingan politik yang tidak bisa dipisahkan dengan posisi PG di tengah pembagian kekuasaan (reshuffle)," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan yang digagas elite Golkar itu akan menimbulkan multitafsir yang bisa menurunkan citra Golkar. "Dimana rakyat membutuhkan ketenangan, stabilitas politik, agar hasil perombakan kabinet nantinya bisa bekerja untuk rakyat," katanya. [B-14/L-8]