[JAKARTA] Beberapa bulan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta mewaspadai meningkatnya keinginan masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya, atau yang disebut dengan golongan putih (golput).
"Dari segi penyelenggara, kita hanya bisa mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam pilkada dan menfasilitasi agar para pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,'' kata Ketua KPUD DKI Jakarta, Djuri Ardianto, pada acara seminar bertajuk "Pilkada DKI Jakarta & Partisipasi Masyarakat", di Jakarta, Sabtu (5/5).
Jika keduanya telah dilakukan, namun jumlah golput tetap tinggi, lanjut dia, hal tersebut murni merupakan pilihan masyarakat selaku pemilih. "Kita tidak bisa memaksakan masyarakat yang sudah memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Yang penting, KPUD telah berusaha semaksimal mungkin,'' tambahnya.
Diakui Djuri, pihaknya tidak bisa memprediksi berapa jumlah warga yang memiliki hak pilih, namun tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut dia, hal itu baru bisa diketahui sesuai pilkada.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI), Budi Tanuwibowo, yang hadir sebagai pembicara pada seminar tersebut mengatakan, acara ini memang dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya peran mereka dalam pilkada. Selama ini ujar dia, INTI mengaku cukup prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia, yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.
"Dari situ, kita sadar bahwa demokrasi perlu untuk diutamakan, termasuk even-even penting, seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah,'' ujarnya.
Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, lanjut dia, INTI berharap, masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya. "Jikalau mereka memilih pemimpin diharapkan sesuai dengan partai atau platform yang mereka yakini kebenarannya, juga harus sesuai dengan program yang dibutuhkan rakyat," katanya.
Jika dalam perjalanan memimpin kelsk, ternyata sang pemimpin tidak menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban, tetapidengan menggunakan cara-cara yang demokratis.
Diakui Budi, seminar yang diselenggarakan atas kerja sama Harian Umum Suara Pembaruan ini, bukan semata-mata dilakukan untuk membatasi pendapat anggota INTI pada khususnya, dan masyarakat Tionghoa di Jakarta pada umumnya.
"Tapi lebih dari itu, seminar lebih ditujukan untuk mengedukasi masyarakat sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik," katanya.
Dia menolak tegas masyarakat yang memilih menjadi golput pada pilkada mendatang. "Perlu diingat, golput di negara maju dan negara berkembang berbeda. Kalau di negara maju, kemungkinan besar terjadi karena masyarakat sudah merasa tidak perlu memperhatikan lagi siapa pemimpinannya. Tapi kalau disini, golput kemungkinan terjadi karena ketidaktahuan terhadap calon-calon yang ada,'' jelasnya.
Terhadap dua Calon Gubernur DKI, yang telah menyatakan diri secara umum, Adang Daradjatun dan Fauzi Bowo, Budi melihat keduanya cukup berkualitas. Namun, kedua calon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan koalisi partai-partai besar itu, memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.
Adang sebagai mantan Wakapolri, ujar dia, lebih berpengalaman dalam hal keamanan dibanding Fauzi Bowo, yang saat ini menjabat sebagai Wagub DKI. "Sementara Fauzi cukup berpengalaman dalam bidang birokrasi, '' tambah dia.
Dalam kacamata INTI, calon kepala daerah di DKI Jakarta harus memiliki sejumlah kriteria, mengingat Kota Jakarta merupakan Ibukota Negara, yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan kota besar berskala megapolitan.
"Untuk itu, calon gubernur terpilih nanti harus bisa mengatasi semua persoalan di Jakarta dengan tetap memperhatikan unsur pluralis," harapnya.
Panwas
Sementara itu, seleksi Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada DKI Jakarta segera dimulai, menyusul selesainya proses pendaftaran calon pada Sabtu (5/5). "Pendaftaran calon sudah ditutup Sabtu sore. Mulai besok (Selasa,8/5), kami akan memulai seleksi untuk para calon," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Seleksi Panwas Pilkada DKI, Ilal Ferhard, kepada SP, di Jakarta, Senin (7/5).
Menurut dia, sejak pendaftaran calon panwas pada 1-4 Mei, tercatat 382 orang telah mengambil formulir pendaftaran, sekitar 290 calon yang mengembalikan dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada pansus.
Meski pendaftaran calon telah ditutup, lanjut Ilal, namun pansus masih memberikan kesempatan bagi para calon yang sudah mengembalikan formulir, untuk melengkapi persyaratan yang mungkin belum selesai diurus, paling lambat Senin sore. Pada Selasa (8/5), Pansus akan melakukan seleksi administrasi atas berkas-berkas para calon, apakah sudah memenuhi persyaratan ataukah tidak.
"Jadi kemungkinan, dari 290 pendaftar calon Panwas Pilkada, ada yang tidak lolos pada tahap seleksi administrasi," ujar Ilal, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Setelah seleksi administrasi, para calon juga akan mengikuti ujian tertulis, yang antara lain menguji pengetahuan para calon tentang pelaksanaan Pilkada DKI dan peraturan-peraturan pendukungnya. Juga dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang antara lain berupa wawancara dengan para calon.
Ilal mengungkapkan, hari ini, pansus akan mengadakan rapat untuk menentukan metode rekrutmen para calon dan jadwal proses seleksi. Hal itu, terutama menyangkut pelaksanaan tes tertulis dan fit and proper test untuk menghasilkan panwas yang berkualitas dan demokratis.
"Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi guna membantu proses seleksi calon,khususnya untuk tes tertulis," kata Ilal.
Dia menambahkan, dari hasil studi banding ke beberapa daerah, yang telah melaksanakan pilkada, seperti Banten, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, pansus memperoleh banyak masukan mengenai metode rekrutmen panwas pilkada, yang cocok untuk Jakarta.
"Salah satu prinsip yang harus kami terapkan adalah transparansi. Kami harus menjamin proses rekrutmen tidak disusupi kepentingan apa pun, demi terciptanya pilkada yang demokratis. Untuk itu, kami minta pers ikut mengawasi prosesnya," ujar Ilal.
Dia menjelaskan, pansus nantinya akan memilih tiga dari lima anggota Panwas Pilkada DKI tingkat provinsi. Ketiganya berasal dari unsur pers, tokoh masyarakat/LSM, dan perguruan tinggi.
Selanjutnya, Panwas Pilkada DKI tingkat provinsi akan merekrut tiga dari lima anggota Panwas di tingkat dua, yang akan bertugas di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan Panwas di tingkat kecamatan, akan direkrut oleh Panwasdi tingkat dua.
"Seluruh prosesnya berada dalam pengawasan pansus. Jumlah Panwas Pilkada DKI yang akan dipilih adalah 162 orang, dari tingkat provinsi sampai kecamatan," kata Ilal.
Dia menambahkan, Panwas Pilkada DKI tingkat provinsi diharapkan akan terbentuk pada 10-11 Mei. Sedangkan seluruh proses pembentukan panwas pilkada sampai tingkat kecamatan diharapkan selesai pada 28 Mei mendatang. [J-9/P-11]