Presiden terlalu gegabah jika tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pertimbangan dalam perombakan kabinetnya. (Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego)
[JAKARTA] Pertemuan sejumlah pimpinan fraksi DPR yang berlangsung di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta, Rabu (2/5), sepakat mengusulkan dua kriteria yang harus dipertimbangkan Presiden sebagai pedoman perombakan kabinet. Dua kriteria itu adalah menteri yang bekerja tidak optimal dan yang sakit. Ironisnya, menteri yang tersangkut kasus korupsi, seperti yang diusulkan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), tidak masuk kriteria yang harus diganti.
Terkait kriteria itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, Presiden terlalu gegabah jika tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pertimbangan dalam perombakan kabinetnya.
"Masalah kinerja bisa diperdebatkan. Menteri A bisa dinilai tidak baik kinerjanya, tapi bisa ada pihak lain yang mengatakan baik. Yusril dan Hamid itu jelas terkait dengan kasus uang Tommy (Hutomo Mandala Putra)," ucapnya.
Namun, lanjutnya, bukan tidak mungkin Presiden akan memilih tidak menyentuh Yusril dan Hamid karena bakal ada dampak yang lebih merepotkan. "Kasus uang Tommy baunya menyengat sekali," tukasnya.
Bukan tidak mungkin, menurut Indria, uang Tommy telah tersebar ke banyak pihak. Dugaan itu semakin kuat jika Yusril dan Hamid dipertahankan. "Kalau Yusril dan Hamid dipertahankan, bisa jadi duit itu masuk juga dalam kocek kegiatan politik orang-orang penting," ujarnya.
Tentang kriteria korupsi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan seusai pertemuan tersebut mengatakan, masalah menteri yang terlibat korupsi bukan persoalan DPR. "Masalah hukum, harus diputuskan di pengadilan dulu," katanya.
Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati bahwa sikap pimpinan fraksi-fraksi di DPR adalah mendukung langkah Presiden merombak kabinet dengan dua kriteria, yakni menteri dengan kinerja tidak optimal dan yang sakit.
Agenda pertemuan itu sendiri diketahui dari pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan. Dikabarkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menemui para pimpinan fraksi DPR itu. Namun hingga pertemuan berakhir, Wapres tidak hadir.
Hanya saudara ipar Jusuf Kalla, Aksa Mahmud yang menjadi wakil ketua MPR yang hadir. Meski mengatasnamakan pimpinan fraksi-fraksi, pertemuan itu sendiri hanya dihadiri oleh beberapa pimpinan dan perwakilan fraksi di DPR.
Selain Syarif, hadir Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Djamaluddin Karim. Dari Fraksi Partai Golkar (FPG) hadir anggota Komisi II Feri Mursidan Baldan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diwakili Ali Chudlori, dan Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) diwakili Rusman Ali. Beredar kabar pertemuan itu difasilitasi Aksa Mahmud, walau akhirnya dibantah.
Menurut Zulkifli, pertemuan pimpinan-pimpinan fraksi itu sendiri merupakan gagasan bersama yang direncanakan bakal dilakukan rutin setiap dua minggu.
Terkait perombakan kabinet, dia mengungkapkan, sebenarnya PAN menganggap waktunya sudah tidak tepat. "Tapi kalau Presiden memutuskan untuk melakukannya, maka PAN menyarankan dua kriteria menteri yang harus diganti," katanya.
Berbeda dari hasil yang disepakati, Zulkifli menyebut dua kriteria, yakni menteri yang sakit dan yang tersangkut kasus korupsi. "Tapi masing-masing fraksi usulannya berbeda-beda, yang diusulkan PAN hanya masuk satu," tuturnya.
Sedangkan Syarif membantah pertemuan itu diarahkan agar hasil yang disepakati sebagai sikap pimpinan fraksi-fraksi hanya dua kriteria, tidak termasuk soal menteri yang tersangkut kasus korupsi.
Dia menampik anggapan pertemuan itu menyiratkan telah adanya kesepakatan, antara Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla untuk mempertahankan Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin.
Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahmud membantah bahwa dia sebagai penggagas pertemuan beberapa pimpinan fraksi DPR yang membahas masalah reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Menurut Aksa, dia hadir karena diundang oleh salah seorang anggota pimpinan fraksi.
Kinerja BUMN Baik
Sementara itu, Menteri Negara Badan Usaha Negara (BUMN) Sugiharto, yang santer disebut bakal diganti, menilai kinerja BUMN selama kepemimpinannya membaik. Laba yang diperoleh pun meningkat dari tahun ke tahun,yakni dari Rp 40 trilun menjadi Rp 54 triliun. Demikian pula setoran ke APBN meningkat dari Rp 54 triliun pada akhir tahun 2004, menjadi Rp 69 triliun. Presiden pun menyambut baik kinerja BUMN seperti itu.
Sugiharto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/5), merasa yakin, Presiden sangat cerdas menilai kinerja para menterinya. Dia mengaku sudah bekerja seoptimal mungkin dan menyerahkan kepada Presiden untuk menilai kinerjanya. [B-14/A-21]