[JAKARTA] Posisi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) yang saat ini dijabat Sugiharto menjadi rebutan. Banyak partai politik ingin menempatkan orangnya duduk di posisi tersebut.
Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Syarif Hasan, seusai pertemuan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/5), mengatakan, Menneg BUMN Sugiharto, salah satu yang harus diganti. Tapi ia membantah kalau pergantian itu terkait tarik ulur antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai siapa yang bakal ditempatkan pada posisi tersebut.
Isu yang berkembang di DPR, kementerian itu disebut-sebut akan dipimpin oleh Sofyan Djalil (Menkominfo), Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, serta salah satu Deputi Menneg BUMN Muhayat. (SP, Rabu, 2/5). Sumber SP di Senayan mengatakan, Presiden Yudhoyono juga telah memanggil Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo. Mereka bertemu secara khusus di Bali. Ada dugaan, Agus bakal menggantikan posisi Sugiharto.
Tentang gonjang-ganjing pergantian Menneg BUMN, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chosin Chumaidi, Rabu malam, menyebut, mengganti Sugiharto adalah sepenuhnya hak presiden.
"Siapa mereka yang memaksa-maksa presiden untuk mengganti seseorang?" tanya dia. Chosin menilai, Sugiharto sudah bekerja dengan baik. Disebutnya, Sugiharto bekerja tanpa banyak bicara.
Sementara itu, penasihat politik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Daniel Tandjung kepada wartawan di DPR, Rabu, mengatakan, PPP tidak pernah mencabut dukungan terhadap Sugiharto sebagai Menneg BUMN karena menyadari diganti tidaknya Sugiharto merupakan hak prerogatif presiden.
Namun apabila Presiden me-reshuffle Menneg BUMN, berarti Presiden telah terkena intrik partai-partai politik yang mengincar kursi Sugiharto. "PPP tidak menjegal Sugiharto supaya didepak dari kursi Menneg BUMN," katanya.
Politisi senior PPP itu mendengar bahwa posisi Sugiharto akan digantikan Sofyan Djalil yang kini menempati posisi Menkominfo. Namun menurutnya, Sofyan belum cocok bila diserahi tugas memimpin BUMN karena debutnya belum kelihatan.
"Sofyan Djalil cocok dengan posisinya yang sekarang. Sementara Kementerian BUMN memerlukan profesional yang bisa melepaskan diri dari pasangan dan tekanan partai politik," katanya.
Sebelumnya, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fachry Hamzah khawatir, jika Kementerian BUMN dipimpin Sofyan Djalil, kemungkinan besar akan ditolak oleh rekan-rekan-nya di Komisi VI DPR ka- rena mereka beranggapan, Sofyan Djalil lebih tepat memimpin Depkominfo yang sekarang ini dipegangnya. Karena itu, dia mengimbau Presiden untuk hati-hati jangan sampai salah pilih.
''Saya pikir, Sofyan Djalil lebih tepat ditempatnya yang sekarang. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan, di antaranya UU Transaksi Elektronika yang sangat berbelit-belit dan alot dalam pembahasan di DPR. Kalau diserahkan pada orang baru akan terancam tidak selesai,'' tegas Fachry Hamzah.
Sementara anggota Komisi VI DPR lainnya, Nusron Wahid mengaku tidak ada masalah Menneg BUMN diganti, tetapi apakah prestasi orang yang menggantikannya mampu melampaui track record yang dicapai Sugiharto atau tidak. [B-14/L-8]