Polda Maluku Utara diminta menghentikan penyidikan kasus korupsi dana APBD Provinsi Maluku Utara atas tersangka dua pejabat Pemprov Maluku Utara yakni, Kepala Biro Keuangan Johnny Nurmidin dan Kepala Bagian Anggaran, Rusli Djaenal.
"Permohonan penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kami ajukan karena sudah ada hasil audit final dari BPK yang menyatakan tidak adanya penyelewengan keuangan negara sebagaimana yang disangkakan," tutur Jefferson Dau, kuasa hukum kedua tersangka kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/4). Dikatakan, permohonan itu sudah dilayangkan ke Polda Maluku Utara pekan lalu.
Dijelaskan, kliennya menjadi tersangka kasus korupsi dana APBD tahun 2004 pada pos tak tersangka untuk bantuan konflik di Maluku Utara sebesar Rp 9,9 miliar. Tuduhan itu didasarkan atas rekomendasi BPK pada Januari 2006. [Y-4]
Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Syarief Hasan, Kamis (12/4), dipromosikan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dengan disertasi "Pengaruh Penanyangan Program dan Pesan Program Terhadap Rating dan Tarif Iklan serta Implikasinya Terhadap Pemasangan Iklan Pada Stasiun TV Swasta." Promosi gelar tersebut berlangsung di auditorium Universitas Persada Indonesia YAI di Jakarta, Kamis (12/4).
Menurut anggota Komisi I DPR itu, persaingan merebut kue iklan di industri televisi saat ini sangat ketat dengan dua strategi. Pertama, strategi konservatif, dalam arti siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum kapitalisme berlaku dalam strategi ini. Kedua, strategi inovatif. Dalam konteks ini, semua industri pertelevisian menginginkan kue iklan itu dinikmati secara bersama-sama. "Ini yang lebih susah karena harus merata. Tapi inilah kebersamaan," katanya. [L-8]