[KARANGASEM] Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Damai Sejahtera (PDS), Rabu (11/4) di Sanur, Bali, akhirnya sepakat membentuk tim ad hoc, untuk melanjutkan agenda Munaslub yang tak selesai, akibat kebuntuan dalam pembahasan tata tertib (tatib).
Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Umum DPP PDS Ruyandi Hutasoit, Rabu, sekitar pukul 20.00 WITA, seusai forum lobi antara pimpinan DPP, serta perwakilan DPW, dan DPC yang berlangsung tak kurang dari enam jam, untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat terkait agenda Munaslub.
Munaslub PDS sendiri terus mengalami kebuntuan sejak hari pertama, Senin (9/4), dengan munculnya keinginan sebagian peserta untuk mengagendakan pemilihan ketua umum (ketum), yang sebenarnya direncanakan baru selesai Kamis (12/4).
"Pembahasan tatib baru sampai pasal 2, dari 17 pasal yang ada pada draf," ucap Apri Sukandar, mantan Sekjen DPP PDS. Berulang kali forum lobi yang dilakukan, hingga Rabu siang, tidak juga menghasilkan titik temu, terkait dengan usul diagendakannya pemilihan ketum.
Pembentukan tim ad hoc, yang bertugas menyelesaikan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), akhirnya disepakati, meski masih menyisakan ketidakpuasan sebagian peserta, yang membuat suasana Munaslub sempat memanas.
Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengatakan, pada forum lobi awal, sebenarnya sebagian besar peserta sudah menyatakan agar agenda Munaslub tetap diteruskan sesuai jadwal, seperti rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat pimpinan nasional PDS pada Maret 2007. Tapi sebagian lainnya bersikeras mempertahankan usulannya.
Ketua DPP PDS, Adolf Mambu menyebutkan, semangat dasar dilakukannya Munaslub hanya untuk menetapkan keberadaan jabatan waketum, yang belum diatur dalam AD/ART.
Mengenai strategi PDS menghadapi Pemilu 2009 sendiri, Adolf mengatakan, dua opsi saat ini tetap terus dijajaki secara bersamaan. "Dua-duanya jalan, dilihat nanti mana yang lebih memenuhi, yang pasti membangun partai baru mahal," katanya. Jika membangun partai baru, PDS sendiri disebutnya hanya akan berganti nama.
"Ganti baju saja. Kita sudah punya usulan nama, hanya menambah sedikit saja menjadi Partai Damai dan Sejahtera," katanya. Tapi diakuinya, PDS tengah melakukan pendekatan dengan partai lainnya yang juga tidak memenuhi electoral threshold.
Disebutnya, untuk membuat PDS tak harus diverifikasi lagi, dibutuhkan sedikitnya 17 kursi di DPR. Oleh karena itu, PDS harus melakukan aliansi dengan partai-partai lain untuk mengisi kekurangan 4 kursi. Syaratnya partai yang akan beraliansi dengan PDS, harus berasaskan nasionalisme, ujarnya. [B-14]