Bulog Tetap Impor Beras

[JAKARTA] Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menegaskan, pihaknya telah berancang-ancang untuk kembali mengimpor beras dari Vietnam dengan memperbarui kontrak melalui mekanisme government to government (G to G), yang semula berakhir Maret diperpanjang hingga akhir April 2007.

Mustafa mengakui, Menteri Perdagangan telah setuju memperpanjang kerjasama impor beras Vietnam-Indonesia sampai 2009. Vietnam siap mengirim satu juta ton beras tiap tahun melalui mekanisme G to G maupun tender terbuka. Kerjasama itu untuk mengantisipasi kurangnya produksi beras di dalam negeri.

"Jika kita kekurangan beras risikonya sangat besar. Impor tidak bisa dilakukan mendadak. Saat kita membutuhkan, belum tentu Vietnam memiliki stok yang banyak dan mau ekspor," ujar Mustafa, di Jakarta, Rabu (11/4).

Dijelaskan, Vietnam memprioritaskan Indonesia dan mendapat harga lebih murah atau sekitar Rp 3.100 per kilogram (kg). Padahal, harga jual di dalam negeri Vietnam sendiri Rp 4.000/kg atau sama seperti di Jakarta.

Menurut dia, Vietnam melakukan hal itu karena sejarah, yakni ketika mereka kesulitan, Indonesia yang bersedia membantu dengan meminjamkan beras.

Mustafa mengisahkan, Vietnam selalu surplus beras karena panen tiga kali setahun dan tanahnya sangat subur. Sehingga pupuk tidak terlalu penting, dan tak perlu memakai pestisida.

Produk beras Vietnam berkualitas karena jauh dari sentuhan kimiawi. Bibitnya pun lokal dan tidak pakai hibrida. Mereka bisa menekan biaya produksi, sehingga harganya rendah.

Stok beras pemerintah Vietnam, ungkapnya, hanya 100.000 ton karena produksi berasnya begitu lancar.

Menurut dia, kondisi itu sangat kontradiktif dengan Indonesia . Di Karawang, misalnya, jika dilihat ke arah utara padi menguning, di tengah menghijau, ke arah lainnya baru ditanam.

"Ketika saya tanya kepada petani kenapa tidak bersamaan waktu tanamnya, mereka mengatakan hal itu disebabkan kebijakan manajemen waduk Jatiluhur yang tidak bisa mengairi secara bersamaan. Jika masa tanam tidak bersamaan, siklus hama juga tidak dapat diputus," ujar Mustafa.

Tolak Impor

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Petani Indonesia (LPPI) Djoko Djarot, mengatakan, perpanjangan kerja sama impor beras dengan Vietnam hingga 2009 menunjukkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak bertekad memacu peningkatan produksi padi dalam negeri.

Menurut Djoko, walaupun harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras dinaikkan, petani tetap menilai kenaikan itu kurang berarti ketimbang biaya input atau ongkos kerja, seperti harga benih, pupuk, obat-obatan, sewa traktor, dan lainnya yang harus dikeluarkan petani.

Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan mengatakan, pihaknya menolak perjanjian kerjasama impor beras. Seharusnya yang serius dikerjakan adalah peningkatan produksi dalam negeri, dan Bulog harus menyerap gabah petani semaksimal mungkin.[S-26]