[JAKARTA] Salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai konflik di Papua karena adanya saling curiga, ketidakpercayaan, kekecewaan masyarakat Papua terhadap Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat, dan adanya keinginan sebagian masyarakat untuk merdeka.
Sementara pemerintah pusat dalam menanggapi, mengatisipasi dan menyelesaikan permasalahan itu cenderung dengan menggunakan pendekatan militer.
Demikian Adriana Elisabeth, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam satu diskusi hasil penelitian yang bertema "Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua" di Jakarta, Kamis (5/4).
Elisabeth mengatakan, konflik itu tidak bisa dihilangkan karena merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun yang paling penting adalah konflik kekerasan harus dihapuskan. Sekarang ini, faktor kepercayaan satu sama lain perlu dibangun, karena tanpa adanya kepercayaan maka sulit memulai kerja sama yang saling mengenal untuk menyamakan kepentingan. Selama ini terkesan Jakarta tidak kenal Papua dan sebaliknya Papua tidak kenal Jakarta.
Pembangunan kepercayaan harus dilakukan, karena merupakan bagian terpenting dari rekonsiliasi. Ia juga tetap mendorong agar dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. Amiruddin Al Rahab dari Elsam Jakarta, mengatakan, pemerintah pusat dan daerah kesulitan menunaikan amanah pokok dari otonomi khusus (Otsus) Papua. Hal itu terjadi karena tidak tahu dari mana harus memulai menjalankan kewajiban yang dibebankan UU Otsus kepada mereka.
Sebagaimana yang ditulis dalam UU Otsus, KKR merupakan sarana "memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa". Sebagai sarana, KKR di Papua bertugas untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Jika KKR Papua dibentuk, kata dia, paling tidak akan menyumbangkan beberapa hal penting bagi masa depan Papua, seperti memberikan adanya kepastian titik pijak bagi rencana perubahan sosial politik di Papua. [146]