Sabam Siagian
i bidang hubungan luar negeri, Indonesia kelihatannya lebih suka menyibukkan diri dengan soal-soal internasional yang besar dan sulit ketimbang berusaha memantapkan hubungan dengan negara tetangga, seperti Singapura. (Koran Kompas yang sirkulasinya luas, di edisi Rabu pagi lalu, 4 April, pada halaman muka menurunkan dua berita besar: "Presiden tawarkan solusi untuk Irak" yang merupakan headline. Dan satu lagi: "Indonesia dan Cina Sepakat Kerja Sama Militer", laporan tentang kunjungan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoedin ke Beijing, yang diliput oleh pemimpin redaksi harian tersebut, Suryopratomo).
Padahal, dari sudut kepentingan nasional yang konkret, pemantapan hubungan dengan Singapura semestinya diprioritaskan. Justru perkembangan Singapura dengan penduduknya berjumlah sekitar 4,5 juta (termasuk pendatang yang mendapat izin menetap) yang amat pesat sehingga meningkat menjadi kekuatan ekonomi modern, terutama di bidang jasa finansial, telekomunikasi dan transportasi udara internasional, seyogianya dimanfaatkan oleh Indonesia.
Contoh yang tampaknya sepele dibandingkan dengan usaha menciptakan perdamaian di Irak, atau dengan usaha menjalin kerja- sama militer dengan RRT muncul dalam percakapan saya dengan Duta Besar Wardana, kepala perwakilan RI di Singapura. Ia pernah bertugas sebagai Konsul Jenderal di Sydney.
Pak Wardana menyebut bahwa jumlah pekerja rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di Singapura sudah mencapai sekitar 75 ribu! Dan mungkin tidak lama lagi akan melebihi tenaga kerja rumah tangga dari Filipina. Manila telah menetapkan bahwa gaji minimal pekerja dari Filipina adalah AS$ 400 (kira-kira 600 dolar Singapura). Padahal, gaji rata-rata pembantu rumah tangga sekitar 300 dolar Singapura.
Memang kualitas pekerja/pembantu dari Indonesia mesti ditingkatkan, khususnya kemahiran berbahasa Inggris yang sederhana saja, kebersihan, ketelitian, dan tepat waktu. Mereka juga belum biasa tinggal di apartemen, apalagi dengan fasilitas terbatas.
KBRI telah menyediakan nomor telepon semacam "hotline" yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan pekerja/pembantu Indonesia, kalau terjadi apa-apa. Agaknya LSM-LSM, baik di Indonesia maupun di Singapura dapat berperan secara berarti untuk memperhatikan kepentingan para pekerja/pembantu dari Indonesia itu. Dubes Wardana juga bercerita bahwa sekitar 10.000 (sepuluh ribu) awak kapal laut untuk sementara tinggal di Singapura menunggu penugasan baru di kapal yang lain.
Anda dapat bayangkan segi administratif dan hukum yang menjadi beban KBRI. Senang kita mendengar betapa Pak Wardana sebagai kepala perwakilan telah menurunkan tarif perpanjangan paspor, jangka waktu memprosesnya telah disingkatkan, dan berbagai perbaikan yang memudahkan seorang warga RI kalau berurusan dengan KBRI.
*
Namun, dalam kerangka hubungan bilateral RI- Singapura masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Ada soal yang mandek sudah bertahun-tahun sehingga timbul pertanyaan: apa sebenarnya yang menjadi ganjalan antara dua negara ini?
Di sisi lain, tampak keinginan untuk saling bantu. Umpamanya gagasan Zona Ekonomi Khusus yang diperkirakan dapat mendorong maju perekonomian Indonesia. Singapura bersedia menjadi mitra kerja. Itu berarti bahwa keunggulan teknologi, daya mampu manajemen dan investasi akan datang dari Singapura. Ketika Edward Lee menjadi Dubes Singapura di Jakarta, ia bekerja keras untuk mendorong lahirnya Zona Ekonomi Khusus yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun. Zona itu telah diresmikan bersama oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Sudah pasti seribu satu persoalan mesti diatasi sebelum zona itu berkembang secara optimal. Dan usaha penyelesaian tersebut memerlukan perhatian dan keputusan baik di Jakarta maupun di Singapura.
Sedangkan "gelombang radio" hubungan antardua pemerintah kadang-kadang tidak begitu mulus. Contoh yang mencolok adalah soal ekspor pasir dan batuan keras granit ke Singapura. Bahan bangunan itu diperlukan untuk mendukung pembangunan pesat yang berlangsung praktis siang malam di negara tetangga kita.
Masalah ekspor pasir ke Singapura sudah berliku-liku dan bertahun-tahun sejarahnya sehingga seorang pakar muda yang tekun dapat menulis karya disertasi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum internasional atau perdagangan internasional. Pada 1997, Malaysia melarang ekspor pasir ke Singapura sehingga negara-pulau itu mengandalkan impor dari Indonesia. Sejak tahun itu, diperkirakan Singapura mengimpor enam sampai delapan juta ton pasir per tahun dari Indonesia. Mulai Februari 2002, Jakarta menghentikan ekspor pasir tersebut. Tapi memberikan izin khusus kepada beberapa pihak.
Mulai Maret 2003, Jakarta melarang sama sekali ekspor pasir laut ke Singapura karena dianggap mengancam kelestarian lingkungan. Mantan Perdana Menteri, sekarang bergelar Menteri Senior Goh Chok Tong yang biasanya bersikap bersahabat dengan Indonesia menyatakan bahwa Singapura tidak boleh tergantung pada satu sumber saja untuk menyuplai komoditi penting, entah itu air, pasir, granit, atau gas alam. Dan di parlemen Singapura timbul gagasan supaya Singapura membentuk semacam persediaan strategis untuk komoditi penting, seperti pasir dan granit.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri George Yeo mengadakan kunjungan muhibah ke Myanmar, negara yang dikuasai sebuah junta militer. Myanmar sudah dianggap sebagai negara pariah oleh sebagian besar masyarakat internasional. Hari Rabu (4/9) lalu, Kementerian Luar Negeri Singapura mengeluarkan pernyataan singkat tentang suatu pertemuan di ibu kota yang baru Naypyidaw. Dalam pertemuan Menlu George Yeo dengan Letnan Jenderal Thein Sein yang bergelar Sekretaris Pertama dalam Dewan Jenderal Myanmar, Singapura dijanjikan suplai pasir, baru granit, dan semen atas dasar jangka panjang,. Harian Straits Times memuat foto pertemuan mereka dan Menlu George Yeo tampak tersenyum ramah sambil berjabat tangan dengan Bapak Letjen.
*
Pasir dan granit, entah itu diimpor dari Indonesia yang demokratik atau dari Myanmar yang fasistik bagi Singapura pada dasarnya sama saja. Kecuali selisih ongkos angkut. Toh harus diakui, perkembangan tersebut mengindikasikan kemunduran dalam kualitas hubungan bilateral RI-Singapura. Dua belah pihak masing-masing patut mengadakan suatu evaluasi geopolitik yang menyeluruh.
Indonesia, dengan berbagai lembaga pemerintahannya maupun badan legislatifnya patut sepakat tentang posisi serta peranan Singapura yang serba modern itu (GDP AS$ 107 miliar dengan jumlah penduduk hampir 4,5 juta) bagi kita yang bertekad untuk mengadakan loncatan kuantum dalam waktu singkat. Jelas, peranan Singapura penting sekali dalam setiap rencana masa depan (entah itu Visi 2030 atau apa pun) Indonesia. Itu berarti bahwa sikap pragmatisme di semua jajaran harus mengatasi hambatan psikologis yang masih mengganjal (hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan yang mencolok: GDP Singapura per kepala hampir AS$ 25.000, dibandingkan Indonesia dengan GDP per kepala AS$ 1.160- sumber: The Economist, London)
Singapura, dengan lembaga-lembaga penelitian yang cukup banyak, patut memahami psikologi sosial negara-negara tetangganya berdasarkan sejarah, faktor-faktor sosiologis dan politik. Kemudian menyusun suatu pola pendekatan konsepsional yang jangan sampai ditafsirkan "mau untung sendiri" saja. Kasus Temasek (BUMN Singapura khusus untuk investasi strategik) di Thailand yang membeli sebagian besar saham perusahaan telekomunikasi keluarga PM Thaksin menunjukkan bahwa apa yang diperkirakan rasional di kantor pusat, ternyata ada dampak negatifnya di lapangan.
Dulu secara periodik diselenggarakan seminar atau konferensi Indonesia-Singapura yang dihadiri para pakar, politisi, redaktur media. Pertemuan semacam itu yang kelihatannya sekadar "kongkow-kongkow" saja, memang besar manfaatnya untuk memahami pendapat dan perasaan masing-masing pihak tentang berbagai persoalan bilateral. Agaknya pertemuan demikian perlu diatur lagi.
Meskipun tidak mudah tapi Indonesia dan Singapura hendaknya berusaha keras untuk menggalang kerja sama yang mantap di berbagai bidang penting supaya dua-duanya maju bersama demi Asia Tenggara yang tenteram dan sejahtera.
Penulis adalah pengamat perkembangan regional Asia Tenggara