[JAKARTA] Beberapa kelompok masyarakat Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendesak supaya penghitungan ulang hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu dilanjutkan untuk menghindari terus berlangsungnya tindak kekerasan di wilayah tersebut. Siapa pun pasangan calon yang memenangi pilkada berdasarkan penghitungan ulang itu, masyarakat setempat akan menerima.
Desakan itu disampaikan dua kelompok masyarakat Aceh Tenggara yaitu Forum Komunikasi Pemuda Kutacane (FKPK) dan Forum Aliansi Mahasiswa Pemuda Ulama dan Masyarakat Aceh Tenggara (FAM PUMAT) yang datang ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Jakarta, Rabu (28/3). Perwakilannya diterima oleh Kepala Bidang Penanganan Pengaduan Pusat Penerangan Depdagri Manuarang Sinaga.
Ketua FAM PUMAT Burhan Alpin mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Ma'ruf supaya segera turun tangan menyelesaikan masalah pilkada di Aceh Tenggara. Apalagi Surat Mendagri No 131.11/427/SJ perihal Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tidak ditindaklanjuti oleh institusi di bawahnya baik yang berada di Provinsi NAD maupun Kabupaten Aceh Tenggara. "Dengan begitu Mendagri sama sekali tidak punya wibawanya," ujarnya.
Dia juga menuduh Gubernur NAD Irwandi Yusuf terlalu ikut campur dalam kasus pilkada di Aceh Tenggara itu. Begitupun Komi- te Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara. Dia meminta supaya Gubernur dan KIP Aceh Tenggara bersikap netral dalam kasus pilkada.
Sedangkan Andi Sinulingga yang juga hadir pada kesempatan itu pun berharap demikian. Sebab, kalau proses penghitungan ulang hasil pilkada di Aceh Tenggara itu berjalan dan siapa pun pemenangnya pasti diterima masyarakat. Dengan begitu pula, situasi politik di sana tidak terus memanas. [A-21]