[BANGKOK] Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont menolak tawaran untuk memberlakukan status darurat, terutama di Bangkok. Tawaran itu diajukan militer untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa besar-besaran yang diperkirakan akan terjadi Jumat (30/3).
"Kita harus berbicara dulu," ujar Surayud seperti dikutip Bangkok Post, Kamis (29/3). Usulan untuk memberlakukan status darurat itu disampaikan oleh Kepala Dewan Keamanan Nasional (CNS), Jenderal Sonthi Boonyaratglin.
Kepada wartawan kemarin, PM Surayud menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru menetapkan status darurat di Thailand dan akan mempertimbangkan secara masak berbagai situasi sebelum mengambil keputusan.
Menurut Surayud, Jenderal Sonthi mengkhawatirkan keamanan nasional dan takut jika terjadi konfrontasi dalam aksi menentang pemerintah besok. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah segera memberlakukan status darurat di Bangkok dan beberapa kota lain.
Penasihat PM, Pornchai Matangkhasombat mengatakan, Surayud telah mendiskusikan masalah itu dengan para penasihatnya. Pembicaraan berlangsung selama lebih dari tiga jam. PM Surayud dengan tegas menolak jika aparat pemerintah melakukan kekerasan dalam mengatasi aksi unjuk rasa.
Kemarin, Jenderal Sonthi telah menginformasikan kepada Surayud tentang kemungkinan kekerasan merebak di tengah aksi unjuk rasa. Beberapa pemimpin pengunjuk rasa terus mendiskreditkan pemerintah dan CNS. Mereka terus mengungkit kudeta tahun lalu sebagai cara yang tidak sah. [O-1]