SUARA PEMBARUAN DAILY

BI: Sulit, Pertumbuhan 6,3 Persen

Burhanuddin Abdullah [Foto: Dok Pembaruan]

[JAKARTA] Bank Indonesia (BI) memperkirakan sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 6,3 persen tahun ini. Sulitnya mencapai target tersebut, karena untuk tumbuh 6,3 persen harus ditopang oleh pertumbuhan investasi 14,4 persen atau secara riil senilai Rp 1.200 triliun.

"Sementara hingga akhir triwulan pertama ini, tanda-tanda investasi belum begitu jelas, terlihat dari penyerapan kredit yang belum naik signifikan," kata Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah dalam forum BUMN Executive Club di Jakarta, Rabu (28/3).

Dia mengatakan, kendati investasi belum bergeliat, tetapi BI tetap optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2007 berkisar antara 5,7 hingga 6 persen. Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen tutur Burhanuddin, membutuhkan pertumbuhan investasi riil sebesar 12,6 persen atau senilai Rp 940 triliun.

Sebagai informasi, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2006 mencapai 5,48 persen di mana pertumbuhan investasi dibanding tahun sebelumnya 2,9 persen.

Dia mengatakan, sumber pendanaan dari investasi senilai Rp 940 triliun antara lain dari belanja pembangunan pemerintah senilai Rp 185 triliun dan penyaluran kredit perbankan dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi Rp 105,9 triliun. Selain itu, investasi juga bersumber dari eksternal baik penanaman modal asing langsung senilai Rp 325,2 triliun dan sumber lainnya senilai Rp 251,6 triliun.

Dia menambahkan, pilar penopang pertumbuhan ekonomi lainnya yakni ekspor pada tahun 2007 diperkirakan mencapai US$ 109 miliar. Sedangkan, impor diperkirakan juga meningkat menjadi US$ 79 miliar.

"Peningkatan impor menandakan kebutuhan domestik dalam negeri bertumbuh, sehingga positif bagi pertumbuhan," kata Burhanuddin.

Sementara itu, inflasi diperkirakan berada di level 6 persen plus minus 1, sehingga nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dan berkisar Rp 9.100 hingga Rp 9.400 per dolar AS. Dengan pencapaian tersebut, cadangan devisa diperkirakan mencapai US$ 51,7 miliar pada akhir 2007. Posisi cadangan devisa per Akhir Maret ini mencapai US$ 45,6 miliar.

SBI

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga menanggapi pernyataan Wakil Presiden yang menuding bank yang menempatkan dana di instrumen moneter Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai perampok uang negara.

Dia berpendapat, penempatan dana perbankan di instrumen SBI merupakan hal wajar di tengah kelebihan likuiditas dan terhambatnya fungsi intermediasi akibat risiko mikro struktural.

Gubernur menerangkan, SBI merupakan instrumen moneter yang digunakan bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas di perbankan, sehingga dana masyarakat yang berlebihan itu tidak digunakan untuk berspekulasi dengan membeli valuta asing (valas).

Sebagai informasi, pembelian valas yang berlebihan akan menyebabkan, berkurangnya suplai, sehingga nilai tukar rupiah akan anjlok yang berdampak pada industri yang memiliki utang dalam valas atau industri yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri.

SBI kata Burhanuddin merupakan instrumen yang sah dan digunakan bank sentral kontraksi moneter, supaya tetap stabil.

Di negara lain, mekanisme moneter serupa yang digunakan bank sentral menyerap kelebihan likuiditas perbankan. Menanggapi sindiran Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan penempatan dana di SBI sama dengan perampokan dana negara, dia mengatakan, silahkan menanyakan sendiri ke Wapres maksud perampokan itu.

Besarnya dana perbankan yang ditempatkan di SBI, akibat dari sulitnya perbankan menyalurkan kredit ke dunia usaha, karena tidak ada kepastian hukum dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, untuk menilai berhasil tidaknya perbankan tidak hanya sekedar dinilai dari penempatan dana di SBI.

Sebab, kenaikan dana yang dihimpun bank dari masyarakat sudah merupakan bentuk pulihnya kepercayaan atas rontoknya kepercayaan pada institusi keuangan pada saat krisis moneter tahun 1998.

Dia menyebutkan dana pihak ketiga di perbankan nasional pada tahun 2001 hanya tercatat Rp 797 triliun dan per Desember 2006 tercatat Rp 1,287 triliun atau tumbuh 61,5 persen dengan rata-rata tumbuh 10,1 persen. [B-15]


Last modified: 29/3/07