Ramah dan murah senyum, enak diajak ngobrol dan berwawasan luas, H Didi Supriyanto, SH, kelahiran Solo, 28 November 1962, ini menyatakan cita-citanya sejak kecil, bukan jadi politikus. "Saya ingin jadi hakim karena keluarga saya banyak yang terjun di bidang hukum. Ayah dan mertua orang Kejaksaan, dan dari kecil sering diajak nonton sidang di pengadilan", ujar tokoh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), di kantor partainya.
Karena terbiasa dengan pentas pengadilan sejak kecil, maka Didi pun mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang membawanya menjadi seorang pengacara. Ketika menjalankan profesi inilah ia berjumpa dengan berbagai persoalan yang kemudian menggiringnya menjadi seorang politikus dan mendirikan sebuah partai baru bersama kawan-kawannya.
"Perjalanan Orde Baru membuat kita ingin melawan sebuah tirani dan kesewenang-wenangan. Untuk melawan rezim itu dibutuhkan kekuatan dan teman banyak, maka saya harus bersinggungan dengan dunia politik. Yang memiliki kekuatan kan dunia politik", kata pria berkulit putih, penggemar motor gede, dan tinggal di Pesona Kahyangan, Kota Depok.
Dia pun mulai aktif di zaman Orde Baru itu dan bergabung dalam Policy Lawyer di Ikadin. Kemudian muncul kasus penyerangan terhadap partai PDI (27 Juli 1996) dan Didi pun duduk sebagai Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), bergabung bersama kawan-kawannya. Di situ mereka berperan lebih kepada penegakan hukum dan demokrasi walaupun manuver politiknya juga kental dan banyak. "Bersama RO Tambunan, saya sempat jadi sekjen TPDI waktu itu", ujar advokat itu.
Sebagai orang yang mendalami bidang hukum, ia sangat prihatin karena justru politik sebagai panglima hukum dinomorduakan. Semua lawan-lawan politik Orde Baru dipatahkan dengan menggunakan power baju hukum, orang yang menjadi lawan lebih gampang dikatakan sebagai pelaku subversib.
"Suasana ini makin lama tentu saja membuat kita semakin marah karena ketidakadilan. Kekuatan Orde Baru meminggirkan lawan politiknya dilakukan dengan segala cara demi melestarikan kekuasaan. Dari situ, saya pribadi berkomitmen, ada sesuatu yang harus kita perbaiki", kata Didi Supriyanto.
Tragedi politik itu pulalah kemudian mengarahkan pria asal Solo itu menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 1999-2004. Sebelum menamatkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Didi sudah bekerja di PT Jasa Raharja (1982-1985). Di bidang hukum dia ikut terlibat dalam penyusunan UU Advokat. Idealisme yang tinggi akan perlunya pembaruan pada partai politik mendorong Didi aktif di gerakan pembaruan PDI Perjuangan.
Dia bersama kawan-kawannya resmi keluar dari PDI Perjuangan pada kongres di Bali 2005, dan kemudian mengikrarkan lahirnya partai baru yang diberi nama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Desember 2005. Didi, sebagai salah satu penggagas dan konseptor anggaran dasar partai, duduk sebagai Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) PDP. [R-8]