Sejumlah kapal perang dan pesawat udara Malaysia kembali melanggar kedaulatan wilayah Indonesia di Ambalat. Kita tahu hubungan RI - Malaysia sempat memanas pada bulan Maret 2005 lantaran klaim kepemilikan Malaysia atas Blok Ambalat.
Menurut Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Letkol Laut Toni Syaiful, pelanggaran terhadap wilayah NKRI di laut dan udara terjadi berulang-ulang sejak 24 Februari 2007 dilakukan pihak militer Malaysia. Ironisnya saat ini tengah dilakukan perundingan ke10 Blok Ambalat di Penang Malaysia sejak, 26 Februari lalu. Bahkan pada 26 Februari itu pun Kepala Staf TNI AL Laksamana Slamet Soebijanto bertemu dengan Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Datuk Ramlan Mohamed Ali di Mabes TNI AL.
Dalam kasus ini jelas-jelas pihak Malaysia telah melakukan diplomasi kekuatan militer. Bahkan dengan sengaja mereka melakukan provokasi terhadap Indonesia. Karena itu sudah saatnya kita bersikap tegas dengan mengultimatum Malaysia untuk tidak main-main dengan kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
Namun dipihak lain kita pun harus mawas diri dengan segera melakukan langkah-langkah konret memperkuat kekuatan TNI, khususnya matra laut dan udara. Kekuatan alat dan sistem pertahanan TNI harus segera ditingkatkan untuk bisa mengimbangi bahkan melampuai kekuatan militer Malaysia.
Hanya dengan memperkuat peralatan dan sistem pertahanan negaralah maka wibawa dan kedaulatan negara benar-benar bisa ditegakan. Kita tidak bisa mengertak di atas podium atau lewat media massa semata, sementara kekuatan militer kita secara riil jauh dibawah Malaysia. Jangan sampai kita diperolok-olok Malaysia terus, bahkan dalam kemungkinan terburuk dihantam kekuatan militer Malaysia.
Mari pemerintah dan DPR serius menyikapi masalah ini dan rakyat mendukungnya.
Retno Sawitri
Jl Nanas 33 Bandung
Wacana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan menghapus gaji pensiunan bulanan. menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan PNS yang hampir MPP (memasuki masa pensiun).
Menpan berdalih, hingga tahun 2011 diperkirakan akan terdapat sekitar 5 juta orang pensiunan, berarti beban negara setiap bulannya bisa mencapai Rp 6 triliun. Itu amat memberatkan APBN.
Meski hanya sebatas wacana yang digulirkan, namun seandainya memang benar gaji pensiunan dihapus, dan para pensiunan akan menerima hak pensiunnya sekaligus, misalnya sekitar Rp 30 - Rp 50 juta (tergantung masa kerja selama menjadi PNS), justru akan membuat miskin dan sengsara para pensiunan dan keluarganya.
Kenapa demikian? Bukankah jumlah uang sebesar itu cukup lumayan untuk digunakan usaha yang produktif? Anehnya justru hal itu ditolak karena alasan yang dikemukakan oleh beberapa pensiunan dan PNS yang akan MPP tersebut antara lain; Pertama, jika gaji pensiunan setiap bulannya dihapus, maka akan menambah jumlah pengemis di negeri ini yang berasal dari keluarga pensiunan. Karena sudah kehilangan gaji pensiunan setiap bulannya.
Kedua, bertambahnya anak-anak jalanan, gelandangan, wanita PSK di bawah umur, dll, karena anak-anak pensiunan itu tidak memperoleh gaji dari pensiunan lagi yang seharusnya diterima setiap tanggal 5. Ketiga, banyak pensiunan yang sakit, terusir dari rumah sakit atau Puskesmas ketika akan berobat, karena tidak memperoleh lagi jaminan Askes.
Karena itu, sebagaimana penulis mengutip pernyataan salah seorang pengurus PWRI di salah sat kabupaten di Jawa Barat, yang intinya menolak penghapusan pensiunan, karena penghapusan gaji pensiunan bulanan akan menimbulkan dampak negatif.
Valery Setiawan
Jakarta Pusat