[JAKARTA] Memburuknya kualitas penduduk Indonesia yang tercermin dengan tingginya angka kemiskinan dan angka kekurangan gizi balita dan ibu bersalin membuat sebagian kalangan mengusulkan dibentuknya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pembentukan kementerian atau lembaga setingkat menteri yang mengurus persoalan kependudukan sudah mendesak seiring dengan dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Hal itu dikemukakan Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Indra Abidin, di Jakarta, Rabu (7/3). Menurut dia, selama ini sejumlah lembaga baik departemen maupun kementerian atau badan yang mengurus soal kependudukan tidak berjalan sinergi dan terpadu sehingga program yang dilakukan sangat sektoral. "Kita menginginkan dengan adanya kementerian ini dapat tercipta program kerja yang lebih intergratif," ujar Indra Abidin.
Urgensi penanganan kependudukan yang menyeluruh dan intergratif juga lahir dari semakin rendahnya kedudukan Indonesia pada indeks pembanguan manusia (human development indeks/HDI) yang dalam lima tahun terakhir terus merosot. Dikatakannya, komitmen pemerintah dalam bidang kependudukan saat ini mulai berkurang dan hanya dijadikan jargon dalam kampanye politik untuk menarik dukungan tanpa adanya implementasi yang nyata.
Dia mencontohkan, program kesehatan seperto pos yandu dan keluarga be- rencana yang di jaman Orde Baru berhasil, saat ini sudah tidak terdengar lagi. "Untuk memajukan penduduk Indonesia harus ada komitemen pemerintah yang kuat," tambahnya.
Perlu Dijabarkan
Sekretaris Eksekutif Koalisi, Daradjat Natanagara menambahkan, dalam rangka pembahasan RUU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Koalisi Kependudukan menilai bahwa RUU perlu mengatur dan mengangkat kebutuhan-kebutuhan khusus segmen-segmen pendudukan tertentu seperti perempuan, anak, dan penduduk rentan. Dalam RUU itu, harus dijabarkan siapa dan lembaga mana dalam pemerintah pusat dan daerah yang bertangungjawab untuk pengelolaan penduduk.
Sementara itu Asisten Representatif Lembaga Kependudukan PBB (UNFPA), Martha Santoso, menegaskan pentingnya penekanan mempertahankan komitmen pemerintah daerah di era desentralisasi terhadap program keluarga berencana, ketersediaan layanan kesehatan khususnya reproduksi dan KB. [E-7]