[NEW YORK] Sanksi baru bagi Iran yang menolak untuk menghentikan pengayaan uranium masih dibahas oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Jerman, Kamis (8/3). Namun, Rusia dan Tiongkok belum bersedia menerima pemberlakuan sanksi yang lebih keras terhadap Iran.
Para diplomat kementerian luar negeri dari lima negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis, ditambah Jerman, menghadiri konferensi untuk mengupayakan penyelesaian perbedaan pendapat di antara mereka. Sejumlah kemungkinan sanksi yang didiskusikan kemarin, antara lain larangan bepergian, perluasan data orang dan perusahaan yang akan dikenai pembekuan aset, embargo senjata, dan restriksi perdagangan.
Pembicaraan dilakukan Deputi Menlu AS, Nicholas Burns dengan sejumlah direktur bidang politik Kementerian Luar Negeri enam negara itu secara terpisah. "Kami membahas ini pada dua track, yaitu membahasnya pada tingkatan direktur politik dan pada tingkatan perwakilan tetap di PBB," ujar Juru Bicara Deplu AS, Sean McCormack di Washington.
Menurut dia, enam negara berupaya menyelesaikan perbedaan pendapat yang masih tersisa. Setelah itu diharapkan dapat segera diperoleh draf resolusi yang akan didistribusikan ke negara-negara anggota DK PBB lain.
Beberapa negara, yakni AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mendukung sanksi baru yang lebih keras terhadap Iran. Tetapi mereka juga harus berupaya untuk memastikan kalau Rusia dan Tiongkok, yang memiliki hubungan komersial dengan Iran, tidak akan memakai hak veto untuk menggagalkan resolusi baru itu.
McCormack mengatakan, AS bekerja sangat kooperatif dengan pemerintah Rusia. Tetapi, McCormack tidak mengatakan kalau kerja sama secara kooperatif semacam itu juga dilakukan oleh AS dengan Tiongkok.
Para direktur bidang politik di kementerian luar negeri enam negara besar itu sebelumnya menggelar tiga putaran perundingan untuk memperkuat sanksi terhadap Iran. Hal itu dilakukan menyusul laporan awal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) bulan ini yang menyebutkan kalau Iran tetap melakukan pengayaan uranium tanpa peduli terhadap ultimatum IAEA.
Pekan ini, para direktur politik itu menyampaikan isu tersebut kepada para dubes mereka di DK PBB untuk memulai penyusunan draf resolusi baru. Tetapi, setelah dilakukan pertemuan tertutup selama dua hari, perundingan gagal mencapai kemajuan yang signifikan. Para dubes lalu menyerahkan kembali debat soal sanksi kepada para direktur bidang politik.
"Ini resolusi yang keras. Resolusi ini sangat serius. Mereka perlu waktu untuk menyempurnakan teks," kata Deputi Dubes Tiongkok untuk PBB, Liu Zhenmin.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Wang Guangya mengakui, negaranya berbeda pendapat dengan negara-negara lain tentang penghapusan jaminan pinjaman bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Iran. [AP/E-9]