[BANGKOK] Kelompok antipemerintah mendesak Perdana Menteri Thailand, Surayud Chulanont mundur dari jabatannya. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika Surayud tidak memenuhi tuntutan itu.
Menurut The Nation, Jumat (9/3), kelompok bernama Temujin itu dipimpin oleh Chanapat na Nakhon. Mereka telah mengirim surat kepada Kepala Dewan Keamanan Nasional (CNS) Sonthi Boonyaratglin.
Surat itu menyebutkan, Pemerintahan Surayud telah gagal menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Pemerintah Thailand yang baru berusia lima bulan itu juga dianggap sebagai penyebab kehancuran negara.
Chanapat memberikan ultimatum kepada PM Surayud untuk segera mundur sebelum 31 Maret 2007. Jika tidak, Temujin akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Sanam Luang untuk mendesak dia mundur.
Di tempat terpisah, Ketua Majelis Perancang Konstitusi (CDA), Noranit Sethabutr mengatakan, banyak konsekuensi yang harus dihadapi jika pemimpin negara dipilih tidak melalui proses pemilihan umum. Pemimpin yang menjabat tanpa proses pemilu akan menuai pertikaian berdarah di antara kelompok masyarakat.
Pemungutan Suara
Pembahasan tentang kemungkinan pemimpin negara ditunjuk tanpa melalui proses pemilu dibahas dalam pertemuan CDA kemarin. Para pejabat di CDA belum mencapai kata sepakat soal itu. Pemungutan suara untuk menentukan sikap CDA kemungkinan dilakukan April 2007.
Beberapa anggota CDA setuju kalau perdana menteri bisa ditunjuk tanpa melalui proses pemilu. Dukungan juga datang dari Ketua Komite Perancang Konstitusi (CDC), Prasong Soonsiri.
Sebelumnya, Prasong mengatakan, persetujuan konstitusi Thailand kemungkinan akan diambil melalui referendum. Namun, pemikiran seperti itu ditepis mengingat kondisi perekonomian dan politik Thailand saat ini yang tidak mendukung. [O-1]