Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Fax ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku
Beberapa waktu lalu banyak anggota DPRD yang datang ke Senayan, Jakarta untuk mendesak pemerintah agar memberlakukan PP 37/2006. Mereka mendesak DPR untuk memaksa Pemerintah menjalankan PP 37/2006 secara konsisten, yang sah secara hukum.
Demikian antara lain penggalan orasi mereka. Semua bermula dari diterbitkannya PP 37/2006, di mana hampir semua media massa dalam beberapa pekan ini, selain sibuk dengan pemberitaan-pemberitaan tentang bencana yang tengah mendera bangsa Indonesia, juga terbeban dengan pemberitaan mengenai PP 37 tersebut.
Dalam PP 37 itu, diatur tambahan penghasilan bagi anggota-anggota DPRD, yakni antara lain untuk biaya komunikasi dengan konstituen mereka, PP itu mengatur pembayaran tunjangan kepada anggota-anggota DPRD. Dan, itu diberlakukan mundur atau disebut rapel. Maka bisa dibayangkan, berapa besar jumlah yang dibayarkan mundur itu.
Tetapi belakangan, oleh kuatnya desakan-desakan di masyarakat untuk tidak memberlakukan PP tersebut, Pemerintah melakukan revisi. Namun, banyak daerah yang setelah melakukan pembayaran ternyata menguras habis kas daerah. Bahkan, ada yang defisit.
Jumlah yang dibayarkan tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, pembatalan itu sungguh masuk akal. Tetapi konsekuensinya, kepada yang telah telanjur dibayarkan, diminta untuk mengembalikannya.
Namun, para anggota DPRD terhormat tersebut malah melakukan "serangan balik", antara lain dengan menggelar rapimnas di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta hingga menggelar aksi demo.
Timbul pertanyaan, pantaskah perilaku seperti itu dipertontonkan, ketika kesengsaraan rakyat yang bertubi-tubi itu begitu nyata? Masih mampukah "wakil-wakil" kita bersimpati bahkan berempati dengan sekian banyak insan tanpa daya yang didera bencana?
Wahai, para "wakil rakyat", janganlah takut untuk mengembalikan uang rapel yang telah diterima. Maka, rakyat akan kembali menghormati wakil- wakilnya yang benar-benar telah memperjuangkan kepentingannya.
Christoper Simanjuntak
Jakarta Selatan
Dalam upaya menanggulangi semburan lumpur panas di Sidoarjo, Timnas Penanggulangan Lumpur Lapindo telah memasukkan untaian bola-bola beton ke pusat semburan lumpur dengan tujuan mengurangi semburan lumpur.
Saya pesimistis usaha tersebut akan berhasil. Alasannya, di bawah tempat pusat sumber semburan lumpur di perut bumi, apakah tidak berbentuk kawah yang luas, sehingga bola-bola beton tersebut begitu sampai dasar pusat semburan lumpur hanya akan berkumpul dan menumpuk begitu saja. Dengan demikian tidak mungkin bisa mengurangi semburan lumpur sampai 70 persen.
Karena kalau keadaannya seperti itu jangankan ratusan, ribuan bola beton hanya akan menumpuk di dasar semburan, berarti usaha ini akan sia-sia dan mubazir. Mudah-mudahan dugaan saya meleset.
Sebagai orang awam yang bodoh dari teknologi geologi, saya punya usul yang agak gila tetapi masuk logika, sehingga perlu dipertimbangkan efektivitasnya, yakni bagaimana kalau yang diluncurkan ke pusat semburan lumpur itu berupa lonjoran paralon yang berdiameter sama dengan bola beton, tetapi panjang tiap paralonnya 10 meter.
Jadi pipa panjang tertutup rapat ujung-ujungnya, di dalamnya berisi dinamit-dinamit berdaya ledak tinggi (high explosive) seperti yang digunakan untuk meledakkan bukit/gunung-gunung guna mendapatkan bahan baku semen, atau bisa juga dengan yang lebih modern yaitu bahan peledak sejenis C4 (baca sifor), kemudian diluncurkan sampai jumlahnya ratusan. Begitu sensor detektor menunjukkan sudah ada di kedalaman 900 m, atau berada di pusat sumber semburan lumpur, kira-kira 300 - 500 lonjoran paralon berisi dinamit-dinamit tersebut kemudian diledakkan dari jarak jauh dengan remote control yang dihubungkan dengan detonator yang berada pada dinamit-dinamit tersebut secara serentak dan bersamaan. Akibat ledakan yang dahsyat itu, akan melongsorkan dan menggugurkan ratusan ton tanah.
Tentunya longsoran itu akan menutup lubang semburan lumpur di kedalaman 800 - 900 m tepat pada kawah titik semburan lumpur jauh di bawah permukaan tanah akibat tanah di atasnya menjadi runtuh dan menutup seluruh lubang semburan lumpur jauh di bawah permukaan tanah, sehingga Insya Allah menyumbat seluruh lorong semburan lumpur dari bawah sampai atas permukaan tanah. Dapat diduga semburan lumpur seketika akan terhenti.
Untuk itu kepada yang berwenang maupun pemerintah berkenan mempertimbangkan ide saya ini dengan segera membentuk tim ahli terdiri dari ahli bahan peledak dari TNI dan Gegana Polri, serta ahli-ahli dinamit yang biasa menghancurkan bangunan-bangunan gedung tinggi yang akan direnovasi.
Warsito Sanyoto
Jakarta Selatan
Tanggal 2-6 Februari 2007, rumah kantor dan apartemen Graha Cempaka Mas gelap gulita. Enam tower apartemen berlantai 24 di mana terdiri 161 unit rumah kantor dan 888 unit apartemen pengembang dan pengelola Duta Pertiwi hanya menyediakan 1 generator yang berkapasitas kecil, tidak mampu mensuplai seluruh unit apartemen dan Rukan. Sampai kami harus mengungsi ke rumah saudara.
Pada 6 Februari malam, teman kami menanyakan padamnya aliran listrik kepada Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, bernama FM, dengan sopan, tetapi dijawab dengan arogan sambil menyiramkan segelas air hingga baju teman tersebut basah.
Pengembang/pengelola dan Ketua Perhimpunan Penghuni tidak profesional. Pengalaman ini bisa diambil hikmahnya oleh masyarakat, untuk lebih teliti sebelum membeli property dari pengembang PT Duta Pertiwi Sinar Mas Group.
David Daryono
Jakarta Pusat