Sukowaluyo Mintorahardjo
eformasi yang berjalan sembilan tahun terakhir belum menunjukkan demokrasi berkembang ke arah lebih baik. Syafi'i Maarif, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan kegundahannya demokrasi di negeri ini berkembang menjadi bencana.
Penyebab dari keadaan itu ialah perilaku politisi yang menjadikan politik sebagai ladang mencari nafkah. Kalaupun ada yang baik, mereka terbawa arus hiruk-pikuk politisi yang berwawasan pendek dan berhati sempit. Di halaman koran terpampang foto spanduk Komite Pemuda Perjuangan (KPP) yang berbunyi, "DPR! You Don't Care" (Kompas, 6/3/'07).
Peristiwa lain, Asosiasi DPRD se-Indonesia berencana menuntut pemerintah yang merevisi PP No 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan mewajibkan anggota dewan mengembalikan tunjangan komunikasi yang telah diterima kepada pemerintah daerah, masing-masing melalui pemotongan gaji. Tidak semua anggota DPRD mendukung langkah itu.
Sikap dan perilaku sebagian anggota DPRD yang hanya peduli pada kepentingan sendiri itu, sangat tidak elok. Bila diperhadapkan dengan keprihatinan hidup rakyat yang terpaksa makan nasi aking, disharmonisasi sosial seperti terjadi di Poso dan Ambon, dampak sosial bencana lumpur Lapindo yang tak jelas nasibnya, karut-marut politik yang miskin etika dan kearifan, serta pemerintah yang gagal menunjukkan empati terhadap penderitaan rakyat, merupakan potret buram kehidupan bangsa.
Sepertinya kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 makin jauh dari genggaman. Pemimpin silih berganti, namun hingga sekarang masih saja tak berdaya mengubah neraca bangsa ini dari defisit menjadi surplus.
Lebih dari setengah abad merdeka, bangsa ini tak pernah jeda diterpa pelbagai cobaan dan krisis. Negara-negara tetangga yang sama-sama mengalami krisis moneter 1998 sudah bangkit kembali, ironisnya Indonesia masih tertatih-tatih dalam keterpurukan, belum juga terpulihkan.
Angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat. Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan mencapai 109 juta orang atau 49 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Sementara jumlah penganggur-an mencapai 12,6 juta (11 persen). Angka-angka tersebut meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keadaan itu dikhawatirkan menghambat target Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Abad Millenium (MDGs) pada 2015.
Human Development Index (HDI) rakyat Indonesia juga tidak menunjukkan perbaikan dibanding dengan negeri-negeri ASEAN lainnya. Indonesia hanya di peringkat 108, jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Melihat kondisi bangsa yang terus terpuruk, apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa ini? Pertanyaan itu sangat relevan untuk dikontemplasi dalam rangka membongkar paradigma sosial- budaya bangsa ini.
Mentalitas Orang Miskin
Sejatinya Indonesia adalah negeri yang diberikan karunia berlimpah-ruah dan tidak terbatas. Kekayaan alamnya tidak ada padanannya di dunia ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia sangat besar.
Kalau saja dapat diwujudkan sinergi antara kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dilengkapi kapasitas kepemimpinan dan manajerial memadai, kecakapan tehnis yang andal serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif, niscaya bangsa ini akan keluar dari nestapa kemiskinan, dan tampil menjadi bangsa yang maju dan berkemakmuran.
Sayang, keniscayaan itu jauh dari kenyataan karena ulah dan perilaku elite penguasa dan birokrasi pemerintahan yang korup, serakah, dan tidak peduli penderitaan rakyat dan bangsanya.
Kepentingan diri sendiri dan kelompok menjadi paradigma dan elan syahwat penguasa politik dan ekonomi serta birokrasi negeri ini. Akibatnya, kemaslahatan bersama dan kepentingan nasional secara sistemik dikesampingkan. Disadari atau tidak, apa yang diwacanakan dalam tingkat nasional seperti debat kusir seputar Amendemen UUD 1945, sekadar retorika politik semu yang tidak bermakna bagi pembebasan terhadap mentalitas kemiskinan maupun kemiskinan rakyat itu sendiri.
Potret keserakahan yang miskin empati seperti diuraikan di awal tulisan menjadi gambar menonjol dari mentalitas elite yang membawa bencana negeri ini. Lao Tzu, mengatakan, "Tidak ada bencana besar selain keinginan untuk menghambur-hamburkan. Tidak ada dosa besar selain tidak dapat menahan diri. Dan tidak ada malapetaka selain keserakahan."
Lanskap keserakahan tampak nyata dalam pelbagai lini kehidupan. Sikap politisi daerah yang berencana menuntut pemerintah karena merevisi PP 37/2006 adalah refleksi dari mentalitas budaya orang miskin yang menjadi loba, tamak, serakah, tak peduli nasib orang lain yang menjadi susah.
Budaya penguasa bangsa ini yang selalu menginginkan apa yang dimiliki orang (melik, Jawa) meniscayakan perilaku yang selalu tertuju pada apa yang tidak dimiliki ketimbang memelihara apa yang dimiliki. Keadaan itu disebut dengan mentalitas orang miskin atau poverty mentality (Zig Ziglar). Dalam rentangan waktu mentalitas orang miskin itu akan membudidayakan manusia-manusia "machiavelian" yang loba.
Budaya Ksatria
Miskin etika juga menjadi karakteristik utama perilaku elite politik negeri ini. Syafi'i Maarif berpendapat, potret politik negeri ini mengalami defisit dalam tata nilai dan kearifan. Nilai sebagai sebuah lentera etis yang sejatinya menyinari setiap langkah dan perilaku elite politik hanya dijadikan referensi nilai yang sloganistik.
Indonesia saat ini memerlukan elite politik yang dalam pewayangan dikenal sebagai kelompok ksatria, kelompok kepemimpinan yang bersedia berkorban demi suatu tujuan besar: kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Ksatria dalam epos Mahabarata selalu menjunjung tinggi suatu etos yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Tokoh ksatria seperti Bima, Harjuna, Gatutkaca, atau Abimanyu, selalu digambarkan sebagai pejuang yang siap mengorbankan dirinya sendiri demi membela suatu martabat, kehormatan, dan kejayaan bangsa dan negaranya. Seorang ksatria jauh dari sikap mementingkan diri sendiri, boros, konsumtif, serakah, tidak mampu mengendalikan diri.
Dalam konteks Indonesia sekarang, tampaknya pendidikan watak ksatria bagi kalangan elite bangsa menjadi sangat penting. Hal itu dimaksudkan agar elite bangsa ini mengalami transformasi dari mentalitas budaya orang miskin menjadi mentalitas budaya ksatria yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengagungkan keluhuran budi. Karena, kebahagian tidak berarti mendapatkan apa yang diinginkan melainkan menginginkan apa yang dimiliki untuk diabdikan bagi kemaslahatan orang banyak.
Sikap dan perilaku elite politik juga seharusnya mencerminkan nilai terima kasih atau syukur atas apa yang telah dimiliki. Rasa terima kasih (gratitude) merupakan suatu kearifan dari nilai keistimewaan yang memancarkan keluhuran budi dan rasa tanggung jawab yang sejati. Dapat dipastikan, manakala elite politik bangsa ini tidak mampu mentransformasikan diri dari budaya orang miskin kepada budaya ksatria, nasib bangsa ini akan selamanya menjadi soft-state yang terus terpuruk seperti dinujumkan Gunnar Myrdal (1968) dan ancaman sebagai "negeri bencana" akan sulit dihindari.
Penulis adalah Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demok asi Pembaruan (PKN-PDP) dan Pemimpin Lembaga Kajian Demokrasi (LKaDe)