[BANDA ACEH] Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Irwandi Yusuf, meminta para pakar dan intelektual dari Aceh dan luar negeri yang hadir dalam konferensi internasional tentang kajian sejarah Aceh dan kawasan Samudera Hindia, membuat lembaga riset internasional untuk menjadi pijakan dasar dalam menulis ulang sejarah Aceh.
Demikian dikatakan Irwandi seusai membuka konferensi internasional yang diikuti 310 peserta dari 32 negara, di Banda Aceh, Sabtu (24/2).
Kegiatan ini diselenggarakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) bekerja sama dengan Asia Research Institute-Universitas Nasional Singapura.
Konferensi internasional pertama di Aceh, selain menghadirkan 32 pemakalah dari berbagai negara di dunia, juga diikuti 310 peserta yang membahas enam isu penting, seperti gempa bumi dan tsunami, budaya, sejarah.
Prof Dr Anthony Reid, sejarawan dari Universitas Nasional Singapura yang selama ini banyak menulis sejarah Aceh, mantan Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Pieter C Feith, juga hadir dalam acara tersebut.
Gubernur menilai konferensi itu penting bagi Aceh, kendati pelaksanaan menuai kritikan keras dari kalangan aktivis LSM dan muncul aksi demonstrasi di lokasi acara.
Selain bisa dikaji kembali, sejarah Aceh yang penuh heroisme dan sejarah Aceh yang sudah lama cerai berai, juga bisa ditulis kembali.
Anthony Reid, salah seorang penulis buku "Asal Mula Konflik Aceh" dan "Veranda of Violence: The Background to the Aceh problem" mengaku buku karyanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Aceh dan internasional. "Saya menginginkan sejarah Aceh ditulis ulang. Saya juga ingin agar dilakukan studi, digali kembali khazanah lama. Menggali sejarah Aceh secara komprehensif," katanya.
Kepala BRR, Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, Aceh memiliki sejarah panjang. Selain gigih melawan Portugis, Belanda, dan Jepang, Aceh terus berperang seusai kemerdekaan. Terakhir, konflik bersenjata berkecamuk antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan Aceh.
"Sekarang kita minta tanggung jawab pakar sejarah agar bertindak benar terhadap sejarah. Oleh karena itu, saya katakan konferensi pertama tentang Aceh dan Samudera Hindia ini sangat penting. Tidak apa-apa, dana Rp 1,7 miliar itu, walaupun ada kritikan," sebutnya.
Konferensi ini diharapkan bisa melahirkan sebuah lembaga riset tentang tsunami dan efeknya. Apalagi, daerah yang baru saja terbebas dari kungkungan konflik itu pada 26 Desember 2004 dilanda tsunami yang merenggut korban meninggal lebih dari 170.000 jiwa. [147]