[PALESTINA] Pada Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada Maret 2007, Prancis akan mendesak agar blok negara-negara Eropa itu mendukung upaya-upaya rakyat Palestina untuk membentuk pemerintahan koalisi yang juga melibatkan Hamas. Hal itu disampaikan Presiden Prancis, Jacques Chirac, Minggu (25/2), dalam perbincangan melalui telepon dengan Presiden Mesir, Hosni Mubarak dan pemimpin Arab Saudi, Raja Abdullah.
Dibandingkan negara-negara Eropa lain, sikap Prancis tampak lebih hangat di dalam menyikapi kesepakatan pembagian kekuasaan di Palestina. Seusai bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas akhir pekan lalu, Menteri Luar Negeri Prancis, Philippe Douste-Blazy mengatakan, negaranya siap bekerja sama dengan pemerintahan baru Palestina.
Pernyataan yang dikeluarkan Kantor Kepresidenan Prancis disebutkan, "Prancis mendukung kesepakatan Mekkah dalam rangka pembentukan sebuah pemerintahan koalisi nasional serta sebagai sebuah langkah pertama menuju dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kelompok Kuartet." Kelompok Kuartet beranggotakan Amerika Serikat, PBB, UE, dan Rusia.
Pada Sabtu (24/2), Presiden Abbas merampungkan kunjungan selama empat hari ke Eropa. Kunjungan itu bertujuan untuk menggalang dukungan dari pemerintah negara-negara Eropa terhadap kesepakatan pembagian kekuasaan antara kelompok Fatah yang beraliran moderat dan Hamas yang cenderung bergaris keras.
Kesepakatan dicapai dalam pertemuan di Mekkah yang difasilitasi Kerajaan Arab Saudi pada awal Februari. Kunjungan Abbas dinilai sejumlah kalangan tidak banyak membawa kemajuan, baik dalam meraih dukungan bagi pembentukan koalisi Hamas-Fatah maupun terkait upaya mencairkan bantuan internasional bagi rakyat Palestina.
Sebagian besar pemimpin Eropa bersikeras kalau pemerintah koalisi itu harus menerima tuntutan-tuntutan kunci Kelompok Kuartet. Tuntutan itu adalah penghentian kekerasan terhadap Israel, pengakuan terhadap Israel, dan penerimaan terhadap kesepakatan-kesepakatan damai yang dicapai oleh Otoritas Palestina sebelumnya dengan Israel. Hingga kini, Hamas menolak untuk menerima tiga syarat itu. [AP/E-9]