Christianto Wibisono
etelah seminggu, geger perseteruan Yusril dengan KPK diselesaikan "secara adat" oleh Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet terbatas Jumat (23/2). Sementara di Dhaka, pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang menyerobot SBY di tikungan, Muhammad Yunus mendirikan Partai Nagorik Sakti. Yunus ingin memimpin koalisi orang jujur untuk mengentaskan Bangladesh dari kubangan lumpur korupsi. Citra parpol di sana mirip Indonesia, sedang terbenam dalam keterpurukan
Partai politik memang merupakan produk Barat dan sistem politik modern. Sedang masyarakat feodal dengan pola otoriter despotik sudah berumur setua dinasti kerajaan kuno dari Mesir sampai Meksiko, dari Persia sampai Peru, dari Mongolia sampai Maghribi. Sekitar 5.000 tahun manusia diperintah oleh dinasti feodal turun-temurun atau berganti melalui suksesi perang saudara.
Demokrasi dan bentuk republik bila diukur dari perang kemerdekaan AS belum sampai 250 tahun. Karena itu sistem nilai feodal otoriter tetap mewarnai manusia, apalagi yang baru beranjak dari transisi otoriter ke demokrasi seperti Indonesia.
Partai politik segera terjebak menjadi alat kultus individu dari pemimpin besarnya atau diwariskan kepada keluarga.
Karisma kepala keluarga dan pendiri dinasti sangat dominan di Negara Dunia Ketiga. Bahkan di negara maju sekalipun, bekal nama keturunan merupakan modal awal yang memperlancar karier politik seseorang.
Bangladesh adalah contoh di mana cucu pendiri negeri itu, Sheikh Hasina membonceng karisma pendiri Shekih Mujibur Rahman yang dibunuh secara tragis. Begitu pula Begum Khalida Zia adalah janda almarhum PM Zia ur Rahman.
Benazir Bhutto di Pakistan adalah putri penerus Zulfikar Ali Bhutto yang digantung oleh Zia ul Haq yang akan terkena hukum karma, mati karena pesawat jatuh dibom.
Megawati mewarisi nama besar proklamator Bung Karno. Yang paling mencolok ialah Kim Jong-il yang melanjutkan kultus ayahnya Kim Il-sung membajak rakyat Korea menjadi inventaris pribadi keluarga Kim Il-sung. Di Suriah, Bashir Assad mewarisi negara dari ayahnya Hafez Assad, dan sekarang Gamal Mubarak ingin menggantikan ayahnya Hosni Mobarak di Mesir.
Di Malaysia generasi kedua putra-putri pendiri Malaysia sudah menduduki garda depan kekuasaan. Datuk Najib Razak, putra almarhum PM kedua Malaysia Tun Abdul Razak sudah menjadi Waperdam yang akan mengganti PM Badawi.
Sementara menantu Badawi, Khairy Jamalludin menjadi sorotan media karena praktik KKN menguasai BUMN dan Khazanah konglomerat partai bercokol UMNO. Di Indonesia Khazanah sudah membeli Bank Lippo dan Bank Niaga.
Putra putri mantan PM Mahathir digusur dari pusat kekuasaan karena Mahathir mengritik Badawi secara frontal. Putra PM ketiga Malaysia Huseinn Onn yang mengganti Mahathir, Hishamudin Onn sudah bersiap untuk menjadi waperdam bila Najib Razak menjadi PM.
Di Timur
Di Korea Selatan, Park Gyoe Hoen, putri almarhum Presiden Park Chung Hee sudah menjadi tokoh oposan yang siap ikut pilpres.
Orang Timur selalu punya dalih, ya tidak apa-apa, sebab Hillary Clinton kan seperti Hashina, Khaleda, dan Sirimavo Bandaranaike (janda almarhum PM Sri Lanka) yang juga jadi PM meneruskan jejak suami. Ya memang tidak apa-apa.
Tapi, di Barat, institusi partai sudah berfungsi, dan naiknya Hillary atau Bush, atau Kennedy, yang menyandang nama besar ayah atau kakak atau klan keluarga merupakan faktor penunjang dan bukan faktor satu-satunya dalam persaingan menuju puncak kekuasaan.
Di Timur institusi parpol identik dengan pendiri atau figur ketua umum yang bercokol jadi PM atau presiden. Mantan ketua, PM, atau presiden, tidak akan bisa berkutik dan malah bisa diperlakukan seperti paria dalam kasus Mahathir yang gagal memperoleh suara untuk berpidato di Muktamar UMNO.
Di Timur politik adalah zero sum game, winner takes all, baik politis maupun pribadi, keluarga dan perdata. Mantan pemimpin bisa dihabisi secara tuntas periuk nasinya atau bahkan kehilangan nyawanya, begitu seterusnya hukum karma akan bergulir secara berkelanjutan.
Indonesia cukup unik sehingga banyak pengamat yang mengatakan bahwa dibanding Korea, Pakistan, negara-negara Timur Tengah, Afrika serta Amerika Latin, yang mengadili dan menghukum mantan penguasa, maka Soeharto adalah penguasa paling nyaman karena tidak ada yang menuntut atau menyita hartanya.
Indonesia menjadi negara yang beralih dari diktator ke demokrasi secara sangat manusiawi dengan memaafkan secara tuntas dosa pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh mantan penguasa.
Tapi, sebenarnya yang terjadi ialah "sustainable kleptocracy" . Rezim korup berkelanjutan yang hanya berganti nama dan personalianya, dengan sistem yang seolah demokratis tapi dalam praktik adalah oligopoli parpol korup yang saling melindungi dan saling memelihara porsi untuk menikmati kekuasaan secara merata terbatas pada elite.
Pusat kekuasaan memang sudah terdiversifikasi dari Merdeka Utara (presiden) ke Senayan (DPR) dan kadang-kadang juga ke Mahkamah Agung, tapi solidaritas "incumbency" bisa menembus diferensiasi partai. Pemilih jadi bingung kenapa sudah capai-capai memilih, para politisi kemudian kong-kalikong untuk mempertahankan sistem yang hanya memelihara interest para incumbent.
Bangladesh
Dalam hal terjadi rivalitas yang menguak keluar seperti perseteruan Yusril KPK maka penyelesaian "secara adat", membuktikan bahwa kepentingan untuk menutupi borok rezim dari masyarakat masih dominan. Jika memang semuanya bersih dan tidak ada korupsi, mengapa tidak diumumkan secara transparan data dan fakta yang menyebabkan kasus itu merebak keluar.
Mensesneg Yusril melakukan pre emptive strike sebelum dijuruskan jadi tersangka dari status saksi.
KPK dan Seskab terlalu dipojokkan untuk memberi reaksi, ini adalah gertak poker Yusril yang kemudian melapor ke Wapres sebelum ikut sidang kabinet penyelesaian adat.
Menyaksikan teater politik Yusril-Ruki, dan munculnya Yunus yang menyerobot SBY di tikungan Nobel, seperti melihat Yunus mempecundangi SBY untuk kedua kalinya. Yunus sudah muak dengan parpol yang korup dan warisan masa lalu. Karena itu ia membentuk partai baru dengan slogan kejujuran dan tekad membangun Bangladesh.
Ia sudah memperoleh Nobel, tapi ia merasa negara dan bangsa Bangladesh perlu perubahan kultur dan sistem politik secara radikal. Sekarang ia diuji apakah akan sukses dengan terjun ke partai atau akan tenggelam dalam pola oligarki korup Dunia Ketiga.
Sementara Presiden Yudhoyono lebih senang menyelesaikan "secara adat" konflik kasus hukum yang seyogianya diproses menurut asas Trias Politika, supremasi dan kepastian hukum oleh judiciary yang imparsial, independen dan berintegritas.
Skor menjadi 2-0 untuk Yunus dalam pertandingan merebut Nobel dan citra Supremasi Hukum serta reformasi parpol dari klub petualang menjadi politisi negarawan.
Penulis adalah pengamat masalah internasional