[JAKARTA] Karyawan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang tergabung dalam Serikat Pekerja PPD mengultimatum Menteri Negara BUMN agar segera menyelesaikan hal-hal mendasar di PPD hingga akhir pekan ini. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, ribuan karyawan PPD akan berunjuk rasa ke Istana.
"Sebanyak 4.300 karyawan ditambah ribuan anggota keluarga mereka akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran," ujar Ketua Serikat Pekerja PPD, Robinson Hasibuan, kepada Pembaruan, Kamis (21/12).
Mereka menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, selesaikan hak-hak normatif karyawan, antara lain, gaji, dana Jamsostek, dan biaya pengobatan. "Sudah lima bulan terakhir ini gaji karyawan PPD tidak dibayarkan. Dan itu kejadian yang berulang kali," ujar Robinson.
Kedua, ganti direksi dan manajemen dengan yang lebih kredibel dan bisa dipercaya.
Ketiga, usut tuntas dugaan korupsi di PPD dan dilakukan restrukturisasi secara benar untuk mempermudah masuknya investor baru.
Robinson juga menuding pihak Kementerian Negara BUMN dan Direksi PPD melakukan KKN saat divestasi sejumlah aset PPD beberapa waktu lalu. Menurut dia, ketika dibayarkan delapan bulan gaji karyawan Juli lalu Kementerian Negara BUMN menjual Depo G milik PPD di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur dan lahan PPD seluas 53.000 m2 di Ciracas, Jakarta Timur.
Total dana hasil penjualan aset itu Rp 40 miliar. Dari dana itu, Rp 37,5 miliar disetor ke rekening PPD. Di antaranya Rp 20 miliar dipakai untuk menggaji karyawan PPD hingga Juli 2006. Berarti terdapat sisa dana sebesar Rp 17,5 miliar. Anehnya mengapa gaji karyawan selama lima bulan terakhir tidak dibayar, padahal sisa dana lebih dari cukup untuk membayar gaji. [L-11]