Muhammad Hussein, peraih medali emas SEA Games 2005 dari cabang tenis meja. [Pembaruan/Bernadus Wijayaka]
Membicarakan perkembangan pertenismeja nasional tahun 2006, sepertinya kita harus berkali-kali mengurut dada. Banyak yang mengatakan kalau tahun ini adalah masa kelabu tenis meja nasional. Betapa tidak, setelah merasakan masa sukacita di penghujung 2005 dimana atlet Indonesia meraih prestasi mengejutkan dengan berhasil mencuri satu medali emas di arena SEA Games 2005 di Filipina, namun justru di tahun ini banyak kasus yang tidak pernah terbayangkan, terjadi.
Tengok saja proses pelantikan pengurus baru Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti 2006-2010 yang harus membutuhkan waktu sangat lama sekitar delapan bulan lebih, kasus pembubaran Pelatnas tenis meja Asian Games oleh KONI Pusat karena sebuah tindakan indisipliner dan tercatat menjadi yang pertama dalam sejarah tenis meja nasional sampai dianulirnya keputusan musyawarah nasional (munas) tentang jumlah pemain senior di atas 30 tahun yang boleh bermain di PON oleh forum rapat kerja nasional (Rakernas).
Jangan dulu bicara prestasi yang praktis tahun ini tidak ada yang diraih oleh atlet-atlet kita, tetapi mari kita benahi dulu persoalan-persoalan yang ada. Meski untuk sebagian kalangan terbilang sangat mudah, soal pelantikan pengurus baru PB PTMSI hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang membutuhkan waktu delapan bulan lebih, telah menunjukkan dengan jelas manajemen administrasi dan koordinasi yang sangat buruk.
Praktis dalam masa penantian itu, PB PTMSI tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal karena belum mendapat mandat dari KONI Pusat sebagai induk organisasi semua cabang olahraga prestasi di Tanah Air. Hal ini tentu berdampak kurang baik terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang telah di amanatkan Munas.
Perkara yang terasa sangat menyakitkan (kalau tidak mau disebut memalukan) bagi pertenismeja nasional dan sempat menjadi sorotan utama di media massa nasional dan lokal adalah kasus pembubaran Pelatnas tenis meja Asian Games oleh KONI Pusat karena sebuah kasus indisipliner. Kasus ini sekali lagi membuktikan betapa lemahnya koordinasi pengurus dan atlet.
Kasus pembubaran Pelatnas yang sempat membuat naik pitam direktur Pelatnas, Kusnan Ismukanto itu harus diakui serta dijadikan pelajaran berharga bagi atlet dan PB PTMSI bahwa jangan lagi kita tidak serius merencanakan dan menjalankan Pelatnas sehingga terkesan menghambur-hamburkan uang negara secara sia-sia.
Persoalan yang terakhir dan terbaru adalah tarik menarik kepentingan di Rakernas soal jumlah atlet senior di atas 30 tahun yang berhak bermai di PON 2008. Meski di Munas sudah ditentukan dua putra dan dua putri yang boleh bermain di PON, tetapi dengan mengatasnamanakan pembinaan, Rakernas mengurangi atlet senior menjadi satu putra dan satu putri.
PB PTMSI yang memimpin rapat pun seolah-olah melepas semua pergerakan-pergerakan pengurus daerah (Pengda). Bahkan di saat perdebatan soal jumlah pemain senior 30 tahun itu sedang hangat-hangatnya, seorang pengurus PB mengutarakan, Surat Keputusan (SK) munas soal jumlah pemain senior di PON belum ada.
Kontan saja, pihak yang berkepentingan mengubah hasil Munas, seolah mendapat "angin segar". Dan hasilnya, Rakernas menganulir keputusan munas. Pertanyaan kita disini adalah, dalam tata aturan organisasi manapun, keputusan Munas lebih tinggi dari Rakernas. Jika ingin mengubah keputusan Munas, maka yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan kembali munas dan membuat Munas luar biasa.
"Ini sudah ada skenario matang. Yang saya heran, kenapa harus takut berhadapan dengan pemain senior? Kalau memang yang lebih muda lebih baik maka kami akan mundur teratur jadi nggak usah paksa kami dengan cara-cara yang tidak sportif," ujar mantan kapten tim nasional, Ismu Harinto.
Kita tidak menampik betapa para pengurus PB PTMSI dan jajarannya sudah bekerja keras bahkan beberapa orang diantaranya rela mengeluarkan dana dari kantong sendiri untuk membiayai tenis meja. Tetapi yang perlu diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah pengurus ke depan adalah bagaimana membenahi sistem pembinaan, masalah koordinasi antar pengurus, pengurus dan atlet, serta PB dan Pengda yang saat ini belum terjalin dengan baik.
Buruknya penampilan peraih medali emas tunggal putra SEA Games 2006, Muhammad Hussein, sepanjang tahun ini di berbagai turnamen baik lokal maupun regional diduga karena tidak adanya program latihan khusus untuk pemain nasional menjadi contoh nyata betapa PB harus banyak berbenah diri jika masih ingin tenis meja Indonesia diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. [Pembaruan/Erwin Lobo]