[JAKARTA] Pemerintah diminta mengubah paradigma dalam melakukan sosialisasi keluarga berencana (KB), dari sekadar pem- batasan jumlah anak menjadi peningkatan kualitas keluarga. Sudah saatnya BKKBN mengubah paradigma mengenai KB, yakni bagaimana membentuk keluarga berkualitas, bukan pembatasan jumlah anak.
"Artinya, bagaimana roh keluarga itu benar-benar ada. Pendekatan yang dilakukan seharusnya multidimensi, tidak melulu kepada proyek, namun pendekatan yang lebih menekankan pada hal-hal humanis, kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi kepada Pembaruan seusai diskusi bertema "Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera" di Jakarta, Rabu (20/12). Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh agama.
Hasyim Muzadi mengatakan program KB sebenarnya telah berjalan dengan baik, namun melihat kondisi saat ini, program KB harus didudukkan pada porsi yang lebih sesuai.
Disinggung peran tokoh agama, Muzadi menerangkan para tokoh agama sebaiknya ikut memberikan pencerahan untuk membentuk keluarga berkualitas. "Bisa saja dalam khotbah-khotbah di masjid, gereja, pura, atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Ini sangat penting sekali terkait kondisi bangsa ini yang carut-marut," kata Muzadi.
Sentralistik
Sementara itu, cendekiawan muslim Syafi'i Maarif mengatakan program KB berhasil jika didukung semua pihak. "Salah satu kegagalan KB lantaran masih banyak pemerintah daerah belum memahami pentingnya KB. Karena itu, KB sudah tidak bisa berbingkai otonomi daerah. Kembalikan saja program KB menjadi sentralistik, seperti orde baru. Itu jauh lebih baik dari kondisi saat ini," kata dia.
Dikatakan Maarif, tokoh agama diharapkan mampu memainkan peran sebaik-baiknya. "Dalam agama Islam, sudah diterangkan bagaimana membentuk keluarga berkualitas. Ini bisa dikaitkan dengan ledakan penduduk saat ini," katanya.
Sementara itu, ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Rozy Munir menegaskan pemerintah diminta segera membentuk institusi baru yang mumpuni guna mengurus masalah kependudukan, KB, dan penanggulangan kemiskinan. Pembentukan institusi satu atap itu untuk menjawab persoalan-persoalan kependudukan.
"Tanpa komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah, masalah kependudukan tidak akan pernah tuntas," katanya.
Rozy menuturkan, Indonesia terikat pada kesepakatan Millenium Development Goals (MDG's). Karena itu, pemerintah harus benar-benar berkomitmen menuntaskan persoalan pengendalian kependudukan.
Salah satu solusi efektif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan menggiatkan kembali program KB. Namun, amat disayangkan ketika era otonomi daerah bergulir, BKKBN hanya dijadikan lembaga tempelan saja di daerah.
Dikatakan, jumlah penduduk Indonesia terbilang besar, sekitar 220 juta jiwa. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, jumlah yang penduduk besar, tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta masih banyak yang terlilit kemiskinan. Kemudian, investasi pun berjalan lamban dan penduduk usia produktif harus menanggung beban penduduk berkategori anak dan lanjut usia.
"Semua itu mengakibatkan adanya perpacuan yang tidak seimbang. Kalau kita lalai mengendalikan pertumbuhan penduduk, sama saja kita lari di eskalator. Stagnan. Artinya, kita tidak mampu menekan laju pertumbuhan penduduk," katanya. [W-12]