[JAKARTA] Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menawarkan pengembangan 25 proyek pelabuhan perikanan di lingkar luar (Outer Ring Fishing Port/ORFP) kawasan Indonesia senilai Rp15 triliun kepada investor asing.
Direktur Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap DKP, Ibrahim Ismail, di Jakarta, Selasa (12/12), mengemukakan, pengembangan sarana pendukung untuk perikanan tangkap itu telah ditawarkan ke sejumlah negara, antara lain Belanda, China, Jepang, Korea Selatan, dan Prancis.
Pemerintah mengharapkan penawaran pelabuhan perikanan itu dapat menarik minat investor asing dengan pola kerja sama operasi (KSO) mengingat ketersediaan dana pemerintah yang terbatas. Pihak swasta nasional yang berminat juga dipersilakan memberi penawaran.
Ibrahim menjelaskan, enam titik ORFP telah diusulkan ke Bappenas untuk dimasukkan ke dalam daftar prioritas kebutuhan pinjaman asing tahun 2007 senilai Rp 5,1 triliun. Enam titik pelabuhan itu berada di Tual, Merauke, Teluk Awang, Pelabuhan Ratu, Makassar, dan Nunukan.
Pelabuhan-pelabuhan itu berada di lingkar luar wilayah Indonesia sehingga sangat strategis secara ekonomi maupun politik. Diharapkan ada mitra kerja sama operasi atau pinjaman asing. Kebutuhan modal untuk satu pelabuhan diperkirakan Rp 400 miliar sampai Rp 600 miliar.
Walaupun Bappenas baru akan memutuskan tahun 2007, DKP secara bertahap tetap melakukan perbaikan dan penambahan sarana di pelabuhan perikanan penting, dengan dana Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Pelabuhan yang sedang dibenahi antara lain Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.
Ibrahim mengungkapkan, prioritas pengembangan pelabuhan perikanan di Sumatra meliputi sentra penangkapan ikan Sabang, Belawan, Labuhan Haji, Sibolga, dan Bungus.
Sedangkan di Jawa adalah Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Ratu, Cilacap, Parigi, dan Pengambengan. Selain itu pelabuhan perikanan di Teluk Awang dan Kupang.
Swasta Nasional
Selain ke pihak asing, swasta nasional juga ditawarkan membangun sejumlah pelabuhan perikanan. Salah satu yang hampir selesai dibangun oleh swasta dan akan dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta adalah pelabuhan perikanan umum di Barelang, Kepulauan Riau.
Namun, Ibrahim mengingatkan, pihak swasta hanya dibolehkan menggarap sektor komersial di wilayah pelabuhan, sedangkan pengelolaan dan pembinaan sarana perikanan tersebut tetap berada di bawah wewenang pemerintah.
Untuk pelabuhan-pelabuhan di kawasan berombak ganas diperlukan penahan gelombang (break water). Pemerintah Jepang sedang meneliti pelabuhan perikanan pantai di Pangandaran dan Baron untuk diberi dana hibah membangun break water yang biayanya sangat mahal, sekitar Rp 100 juta per meter.
Ibrahim mengatakan, program revitalisasi perlabuhan perikanan ditargetkan di 175 titik pelabuhan di seluruh Indonesia hingga 2009, khususnya basis-basis perikanan tuna. Melalui program revitalisasi perikanan tuna, produksi perikanan tangkap tahun 2006 ditargetkan 630.920 ton. Pada 2007 diperkirakan naik menjadi 648.280 ton, dan pada 2009 diharapkan menjadi 649.780 ton.
[S-26]