asalah hubungan pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami pasang surut, dan sering diangkat ke permukaan. Masyarakat Papua sendiri sering memanfaatkan tanggal 1 Desember yang merupakan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mengangkat masalah ini. Sejumlah kegiatan dan pengibaran bendera "bintang kejora" biasa dilakukan pada hari tersebut.
Beberapa hari sebelumnya juga mulai muncul pembicaraan di Papua bahwa pengibaran bendera OPM akan dilakukan pada hari ini, yang menandai masih adanya bagian dari masyarakat Papua yang menghendaki provinsi ini merdeka lepas dari Indonesia. Dan hari ini diketahui di beberapa tempat bendera tersebut terlihat berkibar. Dalam kondisi seperti itu, menarik untuk mencermati pernyataan Thaha Alhamid, salah satu tokoh masyarakat Papua.
Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua (PDP) itu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir dan sibuk dengan tanggal 1 Desember di Provinsi Papua. PDP sendiri tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan tidak ada rapat maupun rencana untuk mengadakan kegiatan.
Sejak keluarnya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, sebenarnya hubungan Jakarta dan Jayapura mulai membaik, setelah sebelumnya gagasan dan gerakan untuk merdeka muncul makin kuat di saat Indonesia menghadapi guncangan berakhirnya Orde Baru dan proses reformasi. Hal itu terjadi justru karena Otsus diterima sebagai suatu jalan tengah yang memadai.
Sejumlah gejolak memang masih muncul, tetapi lebih merupakan reaksi atas lambannya implementasi Otsus. Situasi itu makin terasa setelah amanat Otsus mulai dilaksanakan, seperti pembentukan Majelis Rakyat Papua, dan pemilihan gubernur. Bahkan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang bermasalah pun mulai dicarikan penyelesaiannya secara damai.
PDP memang sempat bersepakat tentang kemerdekaan, bahkan pernyataan ini juga dilontarkan sejumlah pimpinan adat di sana. Namun kemerdekaan itu pertama-tama dalam pengertian bahwa setiap manusia memang merdeka, dan rakyat Papua juga harus merdeka. Masalah apakah kemerdekaan itu diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan bersama Republik Indonesia atau independen itu tergantung bagaimana Jakarta dan Jayapura membangun relasi.
Dalam konteks ini, apa yang diingatkan Thaha Alhamid menjadi penting, bahwa "1 Desember tidak mengancam NKRI." Kalau hari ini masih ada bendera "bintang kejora" yang dikibarkan, lebih merupakan ekspresi dari pelaksanaan Otsus yang belum baik, dan perubahannya belum dirasakan dalam memperbaiki martabat Papua.
Oleh karena itu, masalah ini harus disikapi secara bijaksana. Respons yang gegabah dan berlebihan dikhawatirkan justru membuat kondisi yang mulai membaik ini kembali ke ketegangan lama. Apalagi pihak Dewan Adat Papua juga menyatakan tidak berkaitan dengan kegiatan pengibaran bendera tersebut.
Yang mengkhawatirkan justru apa yang diingatkan Thaha bahwa pengibaran bendera "bintang kejora" itu bisa dijadikan proyek untuk mendapatkan uang. Ini menandai bahwa kepentingan di balik kegiatan tersebut sudah bergeser, bahkan juga harus menjadi introspeksi bagi Jakarta sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua.
Dalam kondisi sekarang ini, dan juga masalah umum penting yang dihadapi Indonesia, adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas korupsi secara intensif. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengibaran bendera dan kegiatan 1 Desember tidak lebih mengancam keutuhan Indonesia daripada korupsi. Dan bagi masyarakat Papua masalah kesejahteraan sebagai buah dari implementasi Otsus jauh lebih penting. "Bintang kejora" akan turun dengan sendirinya jika masalah kesejahteraan ini diwujudkan.
Papua memang masih berhadapan dengan banyak masalah ketertinggalan dan isolasi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlimpah di wilayah ini harus mendorong pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan setempat. Dalam konteks ini Indonesia harus mengubah Papua sebagai pulau yang terlupakan, bahkan sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi menjadikannya bagian yang setara. Bukan hanya integrasi secara wilayah dan hukum, tetapi relasi keluarga bangsa secara sosial, ekonomi, dan budaya.