[JAYAPURA] Tanggal 1 Desember akan datang setiap tahun dan para penguasa tidak perlu terlalu khawatir dengan datangnya tanggal tersebut. Ada upacara atau tidak, ada bendera berkibar atau tidak, yang pasti tekad dan keputusan rakyat ada dalam hati.
"1 Desember tidak mengancam NKRI, yang mengancam adalah korupsi yang merajalela yang tidak bisa ditangani lalu kegagalan otonomi khusus, pelanggaran HAM yang tidak pernah dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral sampai hari ini. Itu yang membuat frustasi dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah," kata Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid kepada wartawan di Jaya- pura, Rabu (29/11).
Dikatakan, jangan terlalu sibuk dengan 1 Desember. "Saya lihat tanggal 1 Desember bisa menjadi proyek untuk mendapatkan uang saja," katanya tanpa menyinggung proyek yang apa yang dimaksud.
Ia mengungkapkan, mendapat informasi tentang adanya syukuran pada tanggal 1 Desember. "Saya menilai bahwa syukuran ada tiap hari akan terjadi seperti anak lahir, potong rambut orang meninggal. PDP sampai hari ini tidak ada rapat dan tidak pernah memutuskan akan ada perayaan pada tanggal 1 Desember. Karena kami tahu hari tersebut adalah milik rakyat," katanya.
Disinggung makna dari tanggal 1 Desember? Menurutnya, maknanya macam-macam. "Kalau pemerintah bilang itu sparatis punya hari yang mengancam integrasi. Kalau Papua bilang itu hari kemerdekaan. Jadi soal dari mana Anda melihatnya saja," ujarnya.
Dikatakan, itu sudah di putuskan dalam Kongres Papua beberapa waktu yang lalu, dan keputusan dan itu merupakan persepsi-persepsi yang sudah utuh yaitu merdeka. "Soal kemudian ada yang mau membikin persepsi yang macam-macam, itu hanya soal retorika saja. Tapi yang rakyat katakan yaitu merdeka," katanya.
Tugas pemerintah sekarang ini bukan takut atau khawatir atas gerakan-gerakan seperti itu. "Tapi bagaimana pemerintah bekerja untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat, bahwa mereka dihargai dan ada tempat di negara ini. Itu yang paling pokok," katanya.
Berarti pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Papua selama ini salah? "Sangat salah, Anda lihat otonomi khusus selama 5 tahun tidak ada hasil, itu merupakan kampanye antipati terhadap NKRI, betul apa tidak," katanya sambil menambahkan, Otsus adalah jalan tengah dari tuntutan merdeka.
Yang penting, bagaimana sekarang pemerintah membuat program-program yang meningkatkan kepercayaan rakyat. Karena yang luka ini hati. Jadi jangan pakai laras senjata, kekuasaan jangan pakai pidato-pidato yang menakutkan, kata Thaha yang menjamin pada tanggal 1 Desember tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. "Kalau ada coba cek siapa yang melakukan itu," ujarnya.
Ada pertanyaan, kalau sekarang rakyat kasih naik bendera itu salah. "Kalau orang korupsi dibiarkan, nah sekarang dampaknya mana yang paling besar," ungkapnya. Sekarang ini yang mengancam NKRI bukan lagi PDP bukan lagi rakyat Papua, tapi para birokrasi yang mengancam NKRI. "Karena perilaku mereka, "ujarnya.
Secara terpisah Sekretaris Pemerintahan Dewan Adat Papua, Fadhal Sayid Alhamid mengatakan, panel Dewan Papua Kabupaten Jayapura akan menyelenggarakan ibadah syukur. [ROB/M-11]