Ganti Perber dengan UU Kebebasan Beragama
Selasa, 21 September 2010 | 15:19

JAKARTA Desakan pencabutan Peraturan Bersama (Perber) No 8 dan 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah, terus bergulir. Tokoh agama, politisi, dan organisasi Kristen dalam sebuah diskusi Jakarta, Senin (20/9) sepakat Perber itu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama.

Menurut mereka, UU itu lebih tepat disebut Kebebasan Beragam, bukan kerukunan umat beragama, sebab masalah kerukunan tanggung jawab tokoh agama dan negara tidak boleh mencampuri dan mengaturnya lebih dalam.

Menurut Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Cornelius D Ronowidjojo, tidak boleh ada yang beranggapan dan merasa terkalahkan dengan dicabutnya Perber ini. Sebab, secara hierarki perundang-undangan, Perber dua menteri tidak bisa dijadikan hukum positif yang mengikat dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang mengamanatkan dibuatnya Perber pendirian rumah ibadah.

Naskah Akademis
Peraturan yang dibuat, katanya, tidak bisa mengatur soal kerukunan umat beragama. Pasalnya, di dalam UUD 1945 pun, tidak mengamanatkan dibuatkan UU Kerukunan Umat Beragama, tetapi UU Kebebasan Beragama, yang secara eskplisit dan jelas diatur dalam Pasal 29 konstitusi tersebut.

“Karena itu, RUU Kerukunan Umat Beragama harus dikoreksi dan dirombak, apalagi substansinya sebagian besar diambil dari Perber dan bahkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sebelumnya yang justru menguatkan peran pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama, seharusnya diatur kebebasannya seperti apa,” katanya.

Inti UU Kebebasan Beragama, lanjutnya, justru memberikan kebebasan kepada semua agama secara adil tanpa mempersoalkan jumlah umat maupun dukungan dari agama lain. RUU ini tidak memberikan kesempatan pada kelompok mayoritas untuk mendominasi.

PIKI sendiri telah menyusun naskah akdemis RUU Kebebasan Beragama berdasarkan TOR UUD 1945 dan diusulkan ke DPR. PIKI juga telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan RUU Kebebasan Beragama tersebut.
Soal kekhawatiran beberapa tokoh agama dan Kementerian Agama bahwa dicabutnya Perber ini bisa menimbulkan konflik yang lebih lebar, menurut dia, jangan terlalu didramatisasi.

Sementara itu, tokoh Katolik dan Direktur Eksekutif, Pusat Kajian dan Edukasi Masyarakat (PAKEM) Chris Siner Key Timu mengatakan, jika Perber dan aturan lain semacam ini dibiarkan, SBY memang dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kejahatan antarumat beragama. Padahal, sebenarnya SBY punya hak konstitusi, tinggal bagaimana kemauan politiknya untuk menuntaskan masalah ini.

Halalbihalal
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) dan Sekjen Indonesian Committee on religions for Peace (IComRP) Theophilus Bela bersama tokoh Kristen lainnya mengusulkan agar Kapolda Metro Jaya menggelar halalbihalal bersama di Bekasi dengan menghadirkan tokoh lintas agama dan warga serta Pemkot agar terjadi dialog. Lewat dialog itu, suasana bisa cair, masalah HKBP bisa selesai dan terjadi kerukunan beragama.

Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun mengatakan, Indonesia harusnya malu dengan peristiwa kekerasan beragama ini. Karena hal itu mununjukan mundurnya peradaban di Indonesia di tengah zaman modern sekarang ini. Apalagi, kekerasan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penuntasan dari pemerintah.

Dari Medan dilaporkan, seratusan massa yang bergabung dalam Aliansi Pluralisme Indonesia (API) melakukan aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut pencabutan Perber dan mendesak kepolisian untuk bertindak cepat dan tegas terhadap tindak kekerasan beragama seperti yang terjadi di HKBP Pondok Timur di Bekasi. [151/D-13]

Kirim Komentar Anda

Silahkan login untuk memberi komentar

Hanya teks dan link yang diperbolehkan.

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!