[JAKARTA] Pemerintah sebaiknya tidak perlu terlibat dalam menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal, cukup menentukan hari liburnya sehingga tidak muncul kesan pemerintah memihak salah satu kelompok. Biarkan masalah penetapan kalender lebaran diserahkan ke masyarakat, dalam hal ini Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (21/9). Din didampingi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Rosyad Sholeh dan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Oman Faturrahman menjelaskan keputusan Muhammadiyah tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1427 Hijriah, yang menurut PP Muhammadiyah, puasa tahun ini jatuh pada Minggu, 24 September.
Dikatakan, jika terjadi silang pendapat soal penetapan puasa di masyarakat tidak perlu dipertentangkan dan pemerintah tidak perlu membuat keputusan. Seperti juga jumlah rakaat dalam shalat tarawih, biarkan masyarakat memilih sendiri pandangan mana yang dianggap cocok
"Muhammadiyah meyakini penetapan ini sebagai bagian keagamaan. Muhammadiyah mengambil keputusan tanda-tanda Allah melalui perhitungan eksak ilmiah. Perintahnnya, begitu ada hilal, berpuasalah," ujarnya.
Eksistensi hilal berapa pun derajatnya dianggap sudah wujud. Kalau menggunakan mata manusia, ada yang mengatakan minimal tujuh atau 10 derajat, hilal baru bisa dilihat.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Umar Shihab tetap menilai pemerintah perlu terlibat. "Para ulama menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah karena itu dibentuk Lembaga Hisab dan Rukyat yang beranggotakan seluruh ormas Islam. Saya sepakat dengan Pak Din sebaiknya pemerintah tidak memihak," katanya.
MUI mengimbau kepada umat Islam agar menggunakan Ramadhan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah yang disukai Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang. [E-5]