[JAKARTA] Hak pilih bagi TNI dan Polri dinilai masih ter- lalu dini, apabila akan dilakukan pada 2009. Sebaiknya pemberian hak pilih bagi TNI/Polri menunggu benar-benar matangnya dua institusi itu. Hal itu mengemuka dalam acara diskusi mengenai hak pilih TNI/Polri.
Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra, dan Ketua Frakasi Partai Denokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahyo Kumolo berpendapat sama, agar penggunaan hak pilih TNI/Polri belum digunakan pada pemilu 2009. "Masih terlalu cepat bila TNI/Polri menggunakan hak pilihnya," kata Yusron.
Selain Tjahyo dan Yusron, para narasumber yang hadir dalam diskusi itu, antara lain Sukardi Rinakit, dan Wakil Ketua FPAN DPR Hakim Nadja.
Persoalan mendasar yang terjadi, kata Tjahjyo, adalah ter- kait netralitas dan kematangan TNI/Polri itu sendiri.
Menurut Hakam Nadja, tidak perlu dipersoalkan apakah TNI menggunakan hak pilih pada 2009, ataupun 2014. Namun yang penting saat ini adalah bagaimana TNI melakukan konsolidasi. "Berhasil tidaknya konsolidasi yang dilakukan TNI, akan mempengaruhi penggunaan hak pilihnya," katanya.
Sementara Sukardi Rinakit, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicated (SSS), menyatakan sependapat bahwa sebenarnya tak perlu khawatir dengan penggunaan hak pilih oleh TNI, karena saat ini kekuatannya tidak seperti pada masa Orde Baru. Lebih jauh, menurutnya juga tak perlu dipersoalkan kapan waktu yang tepat.
"Di negara demokrasi se- mua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk TNI. Soal kapan, tergantung kesiapan TNI," katanya. [B-14/E-5]