[BANDUNG] Menteri Pertanian Anton Apriyantono meminta agar kebijakan pemerintah mengimpor beras tidak lagi dipolitisasi. Pasalnya, tindakan serupa sudah sering dilakukan sejak tahun 1984.
Anton menuturkan, pada saat itu swasembada pangan dianggap cukup berhasil, padahal pada saat yang bersamaan didatangkan 414.000 ton beras impor.
"Mengapa sekarang ribut-ribut, dulu-dulu juga tidak ribut. Susah kalau semua lari ke politik, jadi kacau. Jangan sampai ini terjadi lagi, karena ini juga ada keterpaksaan," ungkap Anton di Kabupaten Bandung, Jumat (8/9).
Dia mengaku, di masa sekarang, swasembada pangan sulit dilakukan tanpa mengikutsertakan kebijakan impor. Karena masih ada sebagian masyarakat yang membutuhkan beras impor, seperti mereka yang menderita diabetes, yang menyukai beras Jepang. "Masalah selera tidak bisa dicegah," tuturnya.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 210.000 ton pada tahun ini. Pada tahun 2004 tercatat pemerintah mengimpor beras sebanyak 247.000 ton, tahun 2005 mengimpor sebanyak 140.000 ton dan pada saat bersamaan mengekspor sebanyak 45.000 ton beras.
"Tahun 1997 dan 1998, kita mengimpor lebih dari 1 juta ton. Sekarang impor kita masih di bawah satu persen. Mengapa harus ribut-ribut, kalau masih di bawah satu persen itu masih wajar," ungkap dia.
Ke depan, sambung Anton, pihaknya berencana untuk mencanangkan ekspor beras. Rencana tersebut didasarkan pada ketersediaan lahan pertanian di Indonesia yang cukup luas, yang mencapai sekitar 7 juta hektare. "Asal produktivitasnya ditingkatkan," ujarnya.
Terkait adanya penolakan dari beberapa kepala daerah terhadap beras impor, menurut Mentan, hal itu cukup baik. "Itu karena ada surplus, sehingga mereka percaya diri untuk menanggulangi bencana dan operasi pasar jika terjadi bencana alam atau harga yang tinggi. Sehingga operasi pasar itu tidak perlu dibantu oleh pemerintah pusat," katanya.
Saat ini tercatat 15 provinsi yang mencatat surplus produksi beras, termasuk Jawa Barat. Sedangkan sisanya, sebanyak 18 provinsi masih mengalami defisit dan bakal mendapatkan bantuan beras impor.
Jangan Panik
Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Pertanian, Delima Hasri Azahari di Bengkulu meminta petani untuk tidak panik menanggapi rencana impor beras. Sebab, beras impor yang dibeli dari Vietnam itu diperuntukkan sebagai cadangan stok Perum Bulog bukan untuk dilempar ke pasar. Sehingga meski beras tersebut sudah masuk ke Indonesia, diharapkan tidak mempengaruhi harga beras di pasaran.
"Departemen Pertanian pada dasarnya kurang setuju atas rencana pemerintah mengimpor beras. Tetapi, beras impor tersebut bukan untuk dijual pasar melainkan sebagai stok cadangan Bulog. Kita berharap pasokan beras tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, lanjutnya, sekarang Indonesia berada pada kondisi surplus pangan, termasuk beras. Produksi beras di Indonesia sudah mencapai 34 juta ton. Sedangkan kebutuhan pangan untuk 220 juta masyarakat Indonesia hanya 32 juta ton per tahun. "Kalau dilihat dari data tersebut, kita surplus beras. Tapi, kenyataan yang ada sekarang ini, stok beras di Bulog habis," ujarnya.
Delima mengatakan, stok beras di Bulog harus ada paling sedikit 1 juta ton. Tetapi sekarang berdasarkan laporan dari Bulog, hanya tinggal 500.000 ton, sehingga perlu menambah stok beras melalui impor.
Kebijakan impor beras tetap dilakukan dengan asumsi data konsumsi beras masyarakat Indonesia per kapita salah atau tidak akurat. Selain itu, juga dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Asumsi lainnya, terjadi penambahan jumlah penduduk Indonesia tanpa sempat terdata, karena adanya percepatan pertumbuhan penduduk.
Sementara itu, Humas Bulog Divisi Regional Bengkulu, David Susatano mengungkapkan, Bengkulu masih perlu mendatangkan beras dari luar, termasuk beras yang akan diimpor pemerintah dari Vietnam. Pasalnya, beras yang dihasilkan petani Bengkulu selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bulog Bengkulu, kata David, paling sedikit mendatangkan 25.000 ton beras per tahun dari Pulau Jawa. Beras yang didatangkan tersebut untuk kebutuhan pegawai dan program beras untuk rakyat miskin (raskin).
Protes di Padang
Gelombang menentang impor beras, Jumat (8/9) berlangsung di Kota Padang. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Petani Sumbar, mendatangi DPRD Sumatera Barat. Mereka menggelar orasi dan mengancam akan menghadang beras impor yang masuk melalui pelabuhan Teluk Bayur.
Massa yang sebagian besar mahasiswa berbaur dengan petani yang tergabung dalam Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Sumbar. Sembari membawa spanduk dan pamflet penolakan impor beras, mereka memasuki berusaha Gedung Dewan yang dijaga aparat kepolisian. Mereka mendesak Pemprov Sumbar untuk menolak masuknya beras impor ke Sumbar.
Menyikapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, H Mahyeldi Ansharullah menegaskan, secara prinsip DPRD Sumbar menolak impor beras. "Impor beras akan mencekik 80 persen masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian," katanya. [153/143/BO/A-17]