[JAYAPURA] Sejumlah seniman dan budayawan dari Jakarta dan Papua mendeklarasikan Aliansi Bhineka Tunggal Ika di Papua. Aliansi itu sebagai bentuk penguatan atas budaya dan nilai-nilai Pancasila yang kini makin retak.
"Aliansi ini lebih pada pendekatan budaya, yakni sebagai gerbong menyelamatkan bangsa. Sebab saat ini sudah ada gerakan-gerakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan nilai tunggal satu golongan," ujar seniman yang juga aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet, dalam perbincangan dengan Pembaruan di Jayapura, Jumat (18/8). Hadir juga penyanyi ibukota Franky Sahilatua, dan Wakil Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, Septinus Rumaseb.
Ratna menjelaskan, gerakan yang meresahkan itu terlihat melalui pemaksaan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, sejumlah Peraturan Daerah , dan pengerahan ormas-ormas moral untuk mengawal gerakan itu dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan.
Dikatakan, sebelum deklarasi aliansi yang dilakukan di Papua bertepatan dengan HUT RI, aliansi serupa juga sudah terbentuk di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bandung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang.
Ratna menambahkan, Deklarasi UNESCO tentang keberagaman budaya memberi rumusan, hak kebudayaan adalah bagian integral dari hak asasi Manusia. Maka segala upaya penyeragaman dan pengingkaran atas karakter masyarakat akan menghambat tumbuhnya kebudayaan itu sendiri.
Menurut dia, kodrat manusia adalah kebhinekaan. Dan bangsa Indonesia tidak lahir dari konsep, tetapi secara organik. Para pendiri bangsa merumuskan keindonesiaan berdasarkan kebhinekaan. Yakni dengan sebuah kompromi yang menghormati seluruh kepentingan kelompok.
"Komitmen itu disepakati sebagai sebuah kontrak sosial yang mutlak dihormati seluruh warga negara. Semua pihak dituntut tidak memaksakan nilai tunggal kepada seluruh warga negara. Juga dituntut menjamin kebebasan berkeyakinan dan berbudaya seperti ditegaskan dalam konstitusi dan ideologi bangsa kita Pancasila," papar Ratna.
Sementara itu Franky mengakui ada trauma sejumlah pihak ketika mendengar Pancasila kembali dihembuskan. Mereka takut akan terulangnya gaya rezim Orde Baru. "Sebenarnya tidak ada yang salah dengan Pancasila. Persoalannya selama 32 tahun kita Memiliki pengalaman buruk dengan Pancasila yang diterapkan dengan kaku, tajam, dan ditafsir tunggal. Kita tetap harus mengambil Pancasila untuk kondisi hari ini, tetapi tidak dengan kaku dan tajam seperti Orba. Namun lebih manusiawi, kultural, dan egaliter. Kita harus dorong Pancasila versinya rakyat bukan pemerintah," ujar Franky.
Pancasila menjadi korban Orba. Padahal Pancasila bukan doktrin, tetapi sebuah komitmen, konsensus masyarakat. Kebhinekaan sesuai Pancasila adalah kodrat bangsa. Seperti kuda kodratnya berkaki empat, burung terbang, sedangkan kodrat bangsa Indonesia adalah bhineka.
"Demokrasi tanpa kemerdekaan adalah hegemoni dan otoriter. Demokrasi pengertian Indonesia adalah berwarna kebhinekaan, bukan dengan warna tunggal," ujar dia.
Sedangkan Septinus mengatakan, pemerintah seharusnya menjamin kebebasan berbudaya dan berkeyakinan. Keberagaman budaya merupakan pilar perekat bangsa. "Kami seniman di Papua dan seniman-seniman di bagian lain adalah komponen anak bangsa. Juga warga negara Indonesia. Mereka punya hak menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan dari aspek kesenian dan budaya," ujar Septinus. [GAB/ROB/Y-4]