Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). [Pembaruan/YC Kurniantoro]
[JAKARTA] Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 sebesar Rp 51,3 tri-liun. Jumlah itu naik 18,5 per- sen dibandingkan pada tahun anggaran 2006 yang sebesar Rp 43,3 triliun.
Jumlah Rp 51,3 triliun itu belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan, serta anggaran kedinasan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan itu dalam Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah mengenai RUU APBN 2007 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8). Presiden menambahkan, penge- luaran pemerintah untuk pendidikan, dengan menggunakan definisi yang luas, telah mencapai 4,1 persen dari PDB (produk domestik bruto).
"Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nominal maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat untuk memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional," katanya.
Namun, bila dibandingkan dengan alokasi rancangan anggaran pemerintah pada 2007 yang sebesar Rp 746,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 496 triliun dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp 250,5 triliun, maka alokasi anggaran untuk pendidikan hanya 6,8 persen.
Presiden memaparkan, dalam penyusunan RAPBN 2007, pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi dasar. Di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,3 persen, inflasi 6,5 persen, nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS, serta suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan sebesar 8,5 persen.
Dalam RAPBN 2007, pemerintah juga mengalokasikan belanja pemerintah pusat untuk membayar bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri sebesar Rp 85,1 triliun. Sementara alokasi untuk pembangunan dan peningkatan daerah tercatat Rp 250,5 triliun atau naik sebesar 13,8 persen dari alokasi di APBN 2006 sebesar Rp 220,06 triliun.
DAU yang merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah dialokasikan 26 persen dari pendapatan dalam negeri bersih.
Alokasi DAU pada tahun depan direncanakan sebesar Rp 163,7 tri-liun atau meningkat 12,4 persen dari alokasi APBN 2006. Sedangkan alokasi DAK direncanakan Rp 14,4 triliun atau meningkat 24,1 persen dari alokasi DAK tahun lalu.
Sumber Pendapatan
Presiden Yudhoyono menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan belanja baik di tingkat pusat maupun daerah diperlukan sumber pendapatan yang berasal dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta hibah.
Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 direncanakan Rp 713,4 triliun atau naik 14,1 persen dari APBN 2006. Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 505,9 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 204,9 triliun, dan hibah Rp 2,7 triliun.
"Perkiraan pendapatan negara dan hibah berarti sekitar 71,2 persen ditopang dari penerimaan perpajakan dan sekitar 28,8 persen bersumber dari penerimaan bukan pajak," jelasnya.
Untuk rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) ditargetkan meningkat dari 13,7 persen di 2006 menjadi 14,3 persen di 2007. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan yang semakin meningkat, menurut Presiden, menunjukkan pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri.
Sementara itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2007 diperkirakan sekitar Rp 33,1 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Upaya menutup defisit anggaran itu dengan menggali sumber pembiayaan dari dalam maupun luar negeri.
Selain menutup defisit anggaran, pemerintah juga berkewajiban untuk membayar cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri yang jatuh tempo di 2007 serta penyertaan modal negara untuk penyehatan beberapa BUMN yang masih bermasalah.
Pembiayaan defisit dari dalam negeri secara neto direncanakan Rp 51,3 triliun. Jumlah itu bersumber dari penerbitan Surat Utang Negara, dana eks moratorium untuk membiayai rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias, penjualan aset program restrukturisasi perbankan, menggunakan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia serta pri-vatisasi.
"Perlu saya kemukakan bahwa sumber pembiayaan privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN," paparnya.
Sedangkan pembiayaan anggaran yang bersumber dari luar negeri tercatat Rp 18,2 triliun. Perinciannya, pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp 35,9 triliun dan dikurangi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,1 triliun.
Pemerintah mengklaim, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen rasio utang pemerintah pada 2007 me-nurun sekitar 36,9 persen dibandingkan 2006 sebesar 41,3 persen.
Pada tahun anggaran 2007 pemerintah juga mengalokasikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 68,6 triliun, subsidi dan listrik Rp 25,8 triliun. Penyediaan subsidi yang cukup besar tersebut, menurut Presiden, karena pemerintah menyadari daya beli masyarakat belum kuat, akibat pengurangan subsidi BBM tahun lalu.
Selanjutnya, pada 2008 diharapkan subsidi BBM dan listrik akan menurun drastis akibat penggunaan gas untuk PLTG. [L-10/A-17]