Senin (31/7) siang, ribuan awak bus Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) mogok kerja dan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Banyak pula, anak dan istri para awak PPD itu pun ikut serta berunjuk rasa. Tak ketinggalan sejumlah alat dapur pun dibawa serta ibu-ibu sambil meneriakkan tuntutan mereka. Sudah delapan bulan, suami mereka pulang ke rumah tanpa gaji.
"Kami berdemo karena utang kami sudah menumpuk. Kami harus menahan lapar karena tidak punya uang untuk beli makan," jerit Marliana Nainggolan.
Seperti banyak istri para karyawan lain, Marliana mengaku sudah tak sanggup menanggung malu karena harus berutang kiri-kanan. Gaji sang suami tak kunjung dibayar perusahaan. Padahal gaji suaminya tidaklah besar, jika ditambah uang beras jumlahnya tak akan melebihi batas upah minimum regional DKI Jakarta.
Menurut Aminah, istri awak PPD lainnya, tekanan semakin berat saat anak-anak mereka menghadapi tahun ajaran baru di sekolahnya. Banyak anak karyawan PPD yang malu melanjutkan sekolah karena orangtua mereka tak mampu membeli buku-buku pelajaran. Tak hanya itu, ongkos untuk ke sekolah pun harus "berlomba" dengan kebutuhan dapur untuk makan keluarga.
Dengan berunjuk rasa di depan Istana Negara, para karyawan berharap hak-hak mereka selama delapan bulan terakhir akan dibayar pemerintah. Namun keinginan mereka untuk bertemu Presiden SBY siang itu tak kesampaian. Menurut sang juru bicara Istana, presiden sedang sibuk urusan negara.
"Kami berharap Bapak Presiden mendengarkan aspirasi kami. Kami sudah kecewa dengan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN yang tak serius mengurus persoalan kami," ujar Supardi, seorang awak PPD.
Menurut Supardi, kegalauan ribuan awak perusahaan milik pemerintah itu bukan hanya karena gaji mereka tak dibayar. Mereka juga mempertanyakan kelangsungan PPD seolah tidak jelas. Itu artinya, masa depan mereka juga suram. Padahal rata-rata awak PPD sudah puluhan tahun mengabdi dengan melayani transportasi masyarakat ibu kota.
Lebih parah lagi menurut awak PPD lainnya, Nelson Sinaga, pimpinan perusahaan justru lebih suka menjual aset-aset perusahaan daripada berusaha keras untuk menyehatkan kinerja perusahaan. "Masa setiap mau gajian kami harus menunggu perusahaan menjual aset dulu. Kami kan punya keluarga yang harus diberi makan," kata sopir yang sudah bekerja mengabdi selama 25 tahun.
Menurut Nelson, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sejumlah sopir sering mengutang ke perusahaan dengan cara memotong kewajiban membayar setoran harian. Awak PPD lainnya mengaku mengutang kepada saudara atau tetangga untuk bisa makan dan membayar biaya sekolah anak.
"Biar utang, yang penting anak dan istri masih bisa makan deh," ujarnya.
Agaknya, nasib karyawan Perum PPD ternyata sama nasibnya seperti kendaraan angkutan umum yang diawakinya. Tidak terawat dan kurang perhatian. Akhirnya, ya sering mogok. Bedanya, jika si bus tua mogok karena mesin rusak, awak bus PPD mogok kerja karena gajinya kecil, sering molor lagi. Pemogokan yang dilakukan awak bus PPD ini menyebabkan ribuan penumpang telantar. Mereka terpaksa harus menunggu lama dan kemudian berebutan menaiki bus-bus lain meski ongkosnya dua kali lebih mahal.
Total gaji karyawan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) ini memang tidak sedikit, yaitu Rp 2,6 miliar per bulan. Tapi jangan membayangkan bahwa gaji para awak bus ini jutaan rupiah per orangnya. Total gaji sebesar itu harus dibagi untuk 5.540 karyawan. Jadi, bila dirata-rata, gaji karyawan PPD hanya Rp 469.314, plus uang beras Rp 25.000 per bulan.
Jumlah gaji per karyawan tentu tidak sama, malah banyak karyawan PPD yang jumlah gaji di bawah rata-rata. Seorang awak bus PPD, yang tak ingin disebut namanya, memberikan contoh lampiran (struk) gaji. Total setelah ditambah berbagai tunjangan cuma Rp 394.196. Uang itu pun masih dikurangi sejumlah potongan. Padahal, dia sudah 25 tahun mengabdi di Perum PPD.
"Banyak dari kami yang gajinya sekitar Rp 300-an ribu per bulan," katanya.
Menurut sejumlah kalangan serikat pekerja di Perum PPD, penyebab utama terjadinya kerugian di perusahaan milik negara yang berdiri sejak 1961 ini adalah salah urus dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibatnya, perusahaan ini selalu merugi. Berdasarkan data yang mereka peroleh, per 31 Oktober 2005, total kerugian mencapai lebih Rp 350 miliar.
Angka kerugian itu adalah akumulasi dari kerugian-kerugian selama ini. Tahun 1985, misalnya, kerugian PPD mencapai Rp 6,4 miliar, dalam 10 tahun kemudian membengkak jadi Rp 28 miliar. Tahun 1998, subsidi yang diberikan pemerintah kepada PPD mencapai Rp 42 miliar. Sementara, dari awal 1999 hingga September 2000, pemerintah terpaksa menyediakan subsidi hingga Rp 105 miliar.
Menurut Robin, bukan nama sebenarnya, salah seorang pegiat serikat pekerja, kerugian itu akibat kebocoran di sana sini. Menurutnya salah satu kebocoran yang paling banyak menimbulkan kerugian terjadi pada saat pembelian suku cadang. Misalnya, pembelian suku cadang tidak dilakukan langsung pada dealer-nya, tetapi lewat perusahaan-perusahaan rekanan yang bisa memberi komisi besar pada pejabat bagian pengadaan.
Modus lainnya, disebutkan suku cadang yang dibeli diklaim produk asli."Eh, ternyata baru dipakai sebentar ternyata sudah jebol," ujar seorang awak PPD. Padahal harganya pun sudah dimark up tinggi.
Kebocoran lain ada pada terjadinya pungutan-pungutan liar di jalan. Para "pemalak" terdiri dari para timer resmi atau tidak resmi, petugas terminal, dan oknum polisi untuk dapat melewati jalur cepat. Bila ditotal, jumlah pungli ini bisa mencapai Rp 40.000 per bus. Yang memungut "uang siluman" itu semuanya oknum berpakaian dinas pegawai PPD, warna biru muda-biru.
Menurut Robin, uang hasil pungutan itu masuk kantong sendiri, atau mungkin dibagi-bagi. Entah kemana lagi. Itulah sebabnya tuntutan agar pungli-pungli ini dihentikan juga selalu diserukan oleh para awak bus saat melakukan aksi mogok maupun unjuk rasa. Namun, sayang, sejauh ini belum ada tindakan tegas aparat kepolisian, atau dari Perum PPD sendiri, untuk memberantas KKN ala jalanan yang kasat mata ini
Kini, ribuan awak PPD sedikit tenang karena pemerintah menjanjikan pertengahan Agustus 2006 ini gaji mereka akan dibayar. Gaji itu mungkin hanya numpang lewat karena tagihan utang yang sudah menumpuk.
Janji pemerintah yang bersedia menalangi dana untuk pembayaran gaji itu cukup melegakan. Namun jauh di lubuk hati mereka, rasa was-was tetap saja menyergap mereka. Kini mereka masih menanti janji. Dengan manajemen yang amburadul, sampai kapan perusahaan akan bertahan hidup? [Pembaruan/ Setia Lesmana]