[JAKARTA] Anggota Komisi XI DPR , Drajad H Wibowo menilai, Dirjen Bea Cukai gagal mengurangi intensitas penyelundupan, apalagi untuk menghapuskannya.
"Seharusnya, ada perombakan radikal di Bea Cukai, sebab jelas-jelas, penyelundupan tak mungkin terjadi tanpa kerja sama dengan orang dalam," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada Pembaruan, Senin (7/8), menanggapi merosotnya penerimaan dari bea masuk pada semester pertama 2006 ini, yang salah satu penyebabnya adalah penyelundupan yang tetap marak.
Menurut alumnus University of Queensland, Australia itu, memang ada beberapa faktor yang membuat nilai bea masuk menurun. Namun, penyelundupan merupakan salah satu faktor utama.
"Seharusnya, Dirjen Bea Cuka dipegang oleh orang yang bertangan dingin supaya bisa memberantas penyelundupan, yang makin marak belakangan ini. Saya tak melihat dirjen sekarang (Anwar Supriyadi, Red) orang yang bertangan dingin memimpin sebuah BUMN. Saya merasa, selama dia di kereta api (PT Kereta Api Indonesia, Red) begitu-begitu saja, tak ada istimewanya," kata Drajad yang juga pengemat ekonomi itu.
Dia mengatakan, saat Menteri Keuangan memilih Anwar Supriyadi jadi Dirjen Bua Cukai, saat itu Drajad menilai bahwa Anwar bukan calon yang terbaik. "Melihat pengalaman dia waktu pegang kereta api, saya sudah menilai bahwa dia bukan orang yang tepat. Terbukti, sekarang terjadi kemerosotan penerimaan bea masuk," kata, Drajad.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa selama beberapa hari di halaman kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat (Kampar) itu, mendirikan rela tenda-tenda "peristirahatan" menuntut
Dirjen Bea Cukai Anwar Supriadi mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Faisal Assegaf, Ketua Kampar, mereka kecewa karena pejabat yang dipercaya menduduki jabatan strategis, justru Anwar Supriyadi.
Penurunan
Menurut data yang diperoleh Pembaruan, target penerimaan negara dari bea masuk semester I, tahun 2006, sebesar Rp 6,9 triliun, tidak tercapai. Pencapaian sepanjang semester I itu, hanya Rp 4,6 triliun, atau 66,67 persen dari target.
Dibandingkan dengan tahun anggaran 2005, untuk periode yang sama, terjadi penurunan cukup signifikan. Tahun 2005 lalu, realisasi penerimaan tercatat Rp 6,2 triliun. Dengan demikian, dibandingkan periode yang sama tahun ini, penerimaan tahun 2005 lebih tinggi Rp 1,6 triliun.
Tidak tercapainya target penerimaan itu berlawanan dengan indikator ekonomi makro Indonesia yang mencatat angka 5,5 persen. Tarif efektif bea masuk rata-rata masih dalam kisaran tiga persen, fluktuasi nilai tukar tidak ekstrim, sedangkan volume transaksi impor barang konsumsi mengalami peningkatan dibanding 2005.
Lebih jauh Drajad mengatakan, seharusnya, Dirjen Bea Cukai bisa melakukan shock therapy untuk menghentikan penyelundupan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai sarang penyelundupan.
"Di sana banyak sekali kongkalikong. Banyak biang kerok dan penyelewengan. Kalau Dirjen Bea Cukai tak bisa mengungkap, percuma saja," katanya. Dia menilai, pejabat yang awalnya kelihatan gegap gempita, cenderung kemudian diam dan ikut menikmati," katanya.
Kalau penyelundupan di Tanjung Priok bisa dibongkar, kata Drajad, angka bea masuk ke negara pasti cukup besar. Menyusul kemudian di Batam, kepulauan Riau, Mangga Dua, dan Tanah Abang. "Saya sangat menunggu shock therapy dari Dirjen Bea Cukai di lokasi itu," katanya.
Diakui, impor agak berkurang, pun terjadi karena penurunan bea masuk untuk berbagai komoditas. Volumenya turun, bea masuknya pun turun. "Namun, penurunannya tidak harus sesignifikan itu," katanya. [M-6/PR/N-6]