Informasi Terjadinya Tsunami Tak Ditindaklanjuti Pemerintah

[JAKARTA] Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyatakan Indonesia sudah menerima berita akan terjadinya tsunami 45 menit sebelum bencana itu benar-benar menghantam pantai selatan Pulau Jawa.

"Tetapi kita tidak mengumumkan hal tersebut, karena tidak ingin mengeluarkan peringatan yang dianggap tidak perlu. Bagaimana jika kita mengumumkan adanya bencana itu, tetapi ternyata tidak terjadi?" kata Kusmayanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7), tanpa memerinci penjelasan tersebut.

Dia mengakui, pemerintah telah menerima peringatan terjadinya tsunami, tetapi tidak menyiarkan informasi tersebut karena khawatir akan membuat masyarakat di sepanjang pantai selatan Jawa ketakutan.

Faktor lain yang menyebabkan informasi kemungkinan terjadinya tsunami tidak disebarluaskan adalah tidak adanya sistem yang memungkinkan informasi itu sampai ke masyarakat, walaupun informasi itu sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) yang berpusat di Hawaii dan Badan Meteorologi Jepang sudah mengeluarkan peringatan mengenai kemungkinan terjadinya tsunami satu jam sebelum terjadinya musibah tersebut.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Idwan Suhardi, Rabu (19/7), informasi yang diperoleh dari PTWC dan Jepang masih belum memiliki keakuratan. "Informasi itu ada yang missing, jadi saat itu kita perlu berkoordinasi untuk mengakuratkannya," ujarnya.

Jika memang informasi itu akurat dan sama dengan data yang dimiliki Pemerintah Indonesia, maka bisa langsung diteruskan kepada pemerintah daerah. "Masalahnya masyarakat itu hanya tahu informasi keluar dari kita, jadi kita yang harus bertanggung jawab," ujarnya.

Belum Sempurna

Menurut Idwan, sebenarnya saat ini sudah dikembangkan peringatan dini untuk tsunami di Indonesia, tetapi semuanya memang belum sempurna. "Semua sedang bekerja keras untuk membangun sistem ini karena ancamannya sangat besar," ujarnya.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hery Harjono, sebenarnya sudah ada kemajuan dalam pemantauan gempa di Indonesia. "Saat ini setidaknya sudah bisa cepat menentukan lokasi gempa dan kekuatannya. Dahulu sangat lama sekali untuk menentukan lokasi gempa dan kekuatannya. Tetapi memang kondisi ini harus diperbaiki mengingat ancaman yang sangat besar," ujarnya.

Diakui Hery, perjalanan untuk membuat sistem peringatan dini untuk tsunami di Indonesia memang masih panjang. "Sistem ini memang tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan partisipasi dari sejumlah instansi. Apalagi kita baru mulai membangun sejak tahun 2005, setelah gempa besar di Aceh," jelasnya.

Wakil Kepala Bidang Gempa, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Budi Waluyo, beberapa waktu lalu pernah mengatakan saat ini baru dibangun sistem peringatan dini untuk tsunami dengan memasang sejumlah peralatan pemantau bantuan dari China, Jepang, dan Jerman.

Pemerintah mencanangkan membuat Pusat Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (PIGPDT). Pusat informasi itu akan didukung 10 pusat informasi yang berada di beberapa wilayah Indonesia.

PIGPDT itu akan didukung oleh sejumlah peralatan yang canggih dan mahal, seperti pemasangan 160 seismograf di seluruh Indonesia dengan jarak antara 100 kilometer. Kemudian, akan dipasang 500 accelerograph yang berfungsi untuk memantau getaran kuat di sejumlah daerah pantai.

Alat ini pun bisa dipasang alarm jika terekam getaran kuat pada skala V MMI, sehingga penduduk sekitar dapat langsung bersiaga, jika mendengar sirene dari alat tersebut.

Selain itu, akan dibangun jaringan Deep Ocean Assessment of Reporting Tsunami (DART) yang dipasang di tengah Samudra Indonesia dan jaringan Tide Gauges, untuk mendeteksi air pasang dan surut di permukaan pantai jika akan terjadi tsunami.

Sejumlah peralatan mahal itu akan ditempatkan di sepanjang garis pantai di bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Selain itu, juga dipasang di Pulau Sulawesi dan Papua.

Semua peralatan tersebut akan memberikan respon real time signal yang dipancarkan ke satelit untuk diteruskan ke pusat informasi gempa. Selanjutnya dalam tiga menit, data tersebut diolah dan langsung diberikan kesimpulan apakah perlu peringatan kepada khalayak luas atau tidak. [AP/A-22/K-11]