Sekitar 100.000 hektare lahan pertanian di Pantura Jawa Barat terancam kekeringan.
[BANDUNG] Petani di daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat diminta mewaspadai ancaman kekeringan meskipun musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak berlangsung lama. Sementara itu, pejabat di Departemen Pertanian mengatakan di Jakarta, Kamis (29/6), pihaknya terus memantau ancaman kekeringan ini.
Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat Asep S Abdi mengemukakan kepada wartawan di Bandung, Rabu (28/6), sekitar 100.000 hektare lahan pertanian di Pantura terancam kekeringan. Untuk itulah dia meminta para petani waspada.
Dikemukakan, kemungkinan besar kekeringan melanda sawah tadah hujan yang lokasinya jauh dari saluran irigasi. "Kami mengharapkan petani di Karawang menanam palawija dalam musim kemarau nanti, karena kami tidak akan mengganti kerugian akibat kekeringan," katanya.
Menurut Asep, jika petani di kawasan Pantura tetap menanam padi maka tanaman tersebut akan sulit tumbuh. Sedang musim tanam berikutnya baru mulai Oktober sampai Maret nanti.
Dikemukakan, selain ancaman kekeringan serangan hama penggerek batang juga terjadi di Karawang. Hingga Mei lalu serangan hama melanda 3.200 hektare lahan.
Meski demikian, Asep mengatakan, pihaknya tidak khawatir ancaman kekeringan dan hama dapat mengurangi target produksi gabah kering giling 2006 sebanyak 9,6 juta ton.
"Sampai Mei ini kita sudah mencapai produksi 5 juta ton gabah kering giling. Kekeringan dan hama tidak akan mempengaruhi target kami," katanya.
Pantau
Departemen Pertanian terus memantau dan menunggu laporan dari pemerintah daerah tentang kemungkinan ribuan hektare sawah terancam kekeringan akibat tidak turunnya hujan sejak beberapa hari lalu.
Sebelumnya daerah yang diberitakan terancam ke- keringan antara lain Banyumas, Cilacap, dan Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, serta Cirebon, Jawa Barat (Pem- baruan, 28/6).
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Alimoeso, mengatakan kepada Pembaruan di Jakarta, Kamis, perkiraan kekeringan belum dilaporkan secara resmi karena daerah baru memonitor. Perkiraan pengaruhnya terhadap produksi padi nasional dan ketahanan pangan juga belum bisa dihitung.
Selain itu, kata Sutarto, sesuai dengan keadaan dan otonomi daerah tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa mengantisipasi dan menanggulanginya secara dini, namun pemerintah pusat siap membantu, terutama jika terjadi kekeringan panjang.
Permukiman
Sementara itu, para korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, mendesak pemerintah segera mendirikan permukiman bagi mereka.
"Sekarang ini kami sangat membutuhkan tempat tinggal karena di lokasi penampungan pengungsi sangat dingin sehingga banyak yang sakit-sakitan," kata Muhaerah, warga Biringngere, Sinjai Tengah, saat ditemui di tempat pengungsian di bantaran Sungai Sapu Tinggi, Sinjai Tengah, Rabu.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Sinjai Tjetjep Maman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa melakukan apa-apa karena masih dalam tahap pendataan, padahal bencana telah berlangsung selama sepekan.
"Kami memang berencana untuk memindahkan warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan daerah pegunungan karena daerah-daerah itu rawan bencana banjir dan longsor," ujar Tjetjep. Namun, dia menge- luh karena banyak warga yang tidak mau direlokasi permukimannya.
Kabupaten Sinjai, yang selama ini telah mampu memenuhi sendiri kebutuhan beras penduduknya, tahun ini diprediksi kesulitan beras akibat banyak sawah yang rusak terkena banjir dan tanah longsor.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sinjai HM Jamil mengatakan, dari 13.000 hektare sawah di daerah itu tinggal sekitar 2.500 hektare yang masih bisa ditanami.
"Itu pun tidak dijamin apakah sudah bisa menghasilkan beras tahun ini karena ada dua hal yang bisa menjadi ancaman yakni serangan hama dan kekeringan," ujar Jamil.
Kabupaten berpenduduk sekitar 220.000 orang ini setiap tahun memproduksi padi rata-rata 96.000 ton gabah kering giling (gkg) dengan surplus sekitar 20.000 ton.
Masih Terisolasi
Dari Manado dilaporkan, sejumlah kecamatan di jalur Pantura Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor, Sabtu-Minggu (24-25/6).
"Ada tiga titik longsor yang mengadang jalur Pan- tura, terutama di Kecamatan Pinolosian dan Posiga- dan," ujar Kabag Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, Yudha Rantung, Rabu, di Manado.
Pemkab Bolmong dibantu ratusan personel TNI dari Kodim 1303 Bolmong terus berupaya membuka jalur-jalur transportasi yang putus akibat longsor. [ADI/S-26/Ant/T-4]