[BENGKULU] Sebanyak 14 tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diperiksa penyidik Kepolisian Daerah (Polda), karena memanipulasi data agar dapat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Selain itu, dua pejabat teras Satpol PP Pemprov Bengkulu, yakni Kakan Satpol PP, ZI dan Kepala Bagian Tata Usaha, BDI ikut diperiksa Polda Bengkulu. Kedua pejabat ini diduga ikut terlibat dalam melakukan manipulasi data tenaga honorer tersebut.
Wakil Gubernur Bengkulu, KH Syamlan Lc yang dihubungi Pembaruan, Selasa (27/6) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, silakan Polda Bengkulu mengusut tenaga honorer dan dua pejabat Satpol PP yang terlibat melakukan manipulasi data masa kerja sebagai tenaga honorer tersebut.
"Pemprov Bengkulu tidak keberatan anggota Satpol PP tersebut diperiksa Polda sepanjang ada bukti-bukti kuat bahwa mereka telah melakukan manipulasi data masa kerja sebagai tenaga honorer dengan harapan agar dapat diangkat sebagai CPNS di daerah ini. Sebab, tindakan yang mereka lakukan itu benar-benar tidak terpuji," ujarnya.
Wagub Syamlan sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan anggota Satpol PP tersebut. Sebab, jika mereka memberikan data masa kerja sebagai tenaga honorer dengan benar dipastikan akan diangkat sebagai CPNS.
Pasalnya, selain mereka sudah masuk dalam data base tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS juga masa kerja sebagai tenaga honorer sudah cukup lama. [143]