[YOGYAKARTA] Tahap rekonstruksi rumah korban gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) dipastikan tidak akan bisa langsung terselenggara pada awal Juli mendatang.
Kepastian itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, seusai menjadi pembicara utama pada seminar dan lokakarya refleksi satu bulan gempa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (27/6).
Menurut Sultan, sampai saat ini pembagian jatah hidup (living cost) baru tercapai sekitar 60 persen. Belum selesainya proses tanggap darurat ini, proses pemulihan kembali, khususnya pembangunan rumah warga yang rusak, mau tidak mau belum bisa dilaksanakan. Bahkan dana untuk pembangunan rumah dari pemerintah pusat sampai saat ini juga belum jelas. "Sesuai tenggang waktunya, seharusnya tanggal 22 Juni 2006 sudah selesai semua. Tetapi uangnya yang turun tidak serentak atau sedikit demi sedikit, lalu dana untuk pembangunan rumah, jelas belum dibahas," ucap Sultan.
Mengingat belum ada kepastian kapan dana pembangunan rumah dimulai, Pemprov sedang berusaha membuat rumah darurat untuk memindahkan pengungsi dari tenda.
Namun, menurut Sultan, proses pembangunan rumah darurat ini pun terkendala oleh melambungnya harga bahan bangunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak pemprov akan menyediakan stok bahan bangunan.
Di sisi lain, Sultan mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan finalisasi pembentukan Badan Pengelola Percepatan Pemulihan Pasca Bencana "Yogya Bangkit" (BP4B 'YoBangkit'). Badan ini nanti akan beranggotakan seluruh stakeholder di seluruh DIY termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah, dan Perguruan Tinggi.
Sementara itu, menurut laporan Humas Satkorlak DIY, Alex Samsuri SH, dana living cost yang diterima baru Rp 73 miliar dari usulan sebesar Rp 140 miliar. Beras yang diterima baru 5.942 ton dari jumlah yang diusulkan sebesar 15.545 ton.
Untuk Kota Yogya, jatah hidup rencananya diberikan kepada 145.796 jiwa dengan beras 1.457 ton dan uang Rp 13 miliar. Tetapi dana yang turun baru Rp 4 miliar dan beras 450 ton. Kabupaten Bantul dengan jumlah korban 779.287 jiwa, membutuhkan beras 7.792 ton dengan dana Rp 70 miliar. Sedang beras yang diterima baru 2.000 ton dan uang Rp 37,5 miliar.
Di Kabupaten Kulonprogo, jatah hidup didistribusikan kepada 78.926 jiwa, dengan usulan 789 ton beras dan uang Rp 7 miliar. Sedang beras yang diterima sebanyak 675 ton dan uang Rp 6 miliar. Di Gunungkidul, tercatat ada 175.419 jiwa yang menerima jatah hidup, dengan usulan 1.754 ton beras dan uang Rp 15,7 miliar. Sedang yang diterima baru 1.315 ton beras dan uang Rp 12 miliar. Kabupaten Sleman, 365.038 jiwa dengan usulan beras 3.650 ton dan uang Rp 33 miliar. Dana yang diterima baru Rp 13,5 miliar dan beras 1.500 ton.
Bupati Bantul, Idham Samawi mengatakan saat ini baru 9 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Bantul yang sudah memperoleh dana living cost untuk lauk pauk dan beras dari pemerintah pusat.
Karena itulah, masa tanggap darurat pasca gempa di Kabupaten Bantul masih akan diperpanjang hingga kebutuhan pokok pengungsi dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Sementar itu, di Gunungkidul, 600 warganya mengembalikan dana jadup kepada Pemkab Gunungkidul karena merasa tidak berhak menerima.
Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi (Inkom), Kabupaten Gunungkidul, Supriyanto, mengatakan warga yang mengembalikan jadup itu atas dasar keinginan warga sendiri, karena mereka merasa tidak berhak menerima meskipun sebagian termasuk korban gempa. Nilai pengembalian tersebut sebesar Rp 54 juta. [SKA/W-8]