[JAKARTA] Pasokan listrik terutama untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali kembali terancam. Bukan karena adanya kerusakan di pembangkit listrik. Kali ini, ancaman pemadaman listrik lebih disebabkan oleh ancaman Pertamina untuk memangkas pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN yang akan diberlakukan mulai Juli 2006.
Juru bicara PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun di Jakarta, Rabu (28/6) mengatakan, pengurangan tersebut akan mencapai 50 persen dari total pasokan BBM ke PLN.
Selama ini Pertamina memasok kebutuhan BBM Perusahaan Listrik Negara, yang kebanyakan berupa minyak solar sebanyak 120.000 kiloliter per bulan. Pertamina mengancam akan mengurangi pasokan BBM untuk PLN dengan alasan tunggakan utang PLN sudah begitu besar, mencapai Rp 23,9 triliun.
"Pada intinya kita tidak menginginkan kondisi seperti ini. Tetapi, angka Rp 23,9 triliun itu kan bukan angka yang kecil? Pertamina sudah menyampaikan kepada PLN dengan surat resmi agar mulai membayar utang. Kita bukan lembaga perbankan yang memberikan pinjaman begitu besar, apalagi tanpa memperhitungkan bunga. Jadi, kita minta teman-teman di PLN mengerti," katanya.
Ditambahkan, kebutuhan BBM PLN yang mencapai 120.000 kiloliter per bulan itu sebagian juga harus dipasok dari impor. Sedangkan harga pasar untuk minyak solar saat ini sudah di atas US$ 80 per barel. Dalam mengimpor BBM maupun minyak mentah, lanjut Harun, Pertamina harus membuka Letter of Credit (L/C) yang jika telat pembayarannya akan dikenai bunga.
Sedangkan, utang PLN ke Pertamina tidak dikenai bunga. "Sehingga Pertamina yang harus menanggung cost of money-nya. Saat ini kondisi keuangan Pertamina dalam kondisi sangat baik. Tetapi, kalau harus menanggung cost of money karena tunggakan utang PLN yang begitu besar, kita memiliki keterbatasan," katanya.
Saat ditanya apakah rencana pengurangan pasokan BBM untuk PLN tersebut juga disampaikan kepada pemerintah, menurut Harun, sejauh ini Pertamina mengupayakan agar diselesaikan di tingkat korporat.
Bila PLN tidak juga mengindahkan permintaan Pertamina untuk mulai mencicil tunggakan utang, pengurangan pasokan BBM tidak dapat dihindari. Tahap awal, pengurangan akan diberlakukan untuk wilayah Sumatera Barat dan akan menyusul wilayah lainnya secara bertahap sampai PLN membayar tunggakan utang.
Tunggu Subsidi
Juru bicara PT PLN (Persero) Muljo Adji mengatakan, apabila pengurangan pasokan BBM benar-benar dilakukan maka akan terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Tanah Air, utamanya di wilayah di luar sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sebab, sistem kelistrikan di luar Jawa dan Bali tidak memiliki cadangan pembangkit listrik yang dioperasikan menggunakan bahan bakar non-BBM.
"Hal ini tentu akan menambah jumlah daerah yang mengalami pemadaman listrik. Kalau pemerintah mendukung kebijakan Pertamina untuk mengurangi pasokan BBM, PLN akan menerima kondisi tersebut. Tetapi, kalau boleh menawar, kami harap pengurangan itu seyogyanya setelah pelaksanaan Piala Dunia, sehingga bisa mengurangi kekecewaan masyarakat," katanya.
Menurut Muljo, PLN tidak juga membayar tunggakan utang karena sampai saat ini PLN juga masih menunggu pencairan subsidi dari pemerintah.
Besar subsidi yang disetujui pemerintah dan DPR, untuk tahun ini Rp 17 triliun ditambah dengan Rp 11,2 triliun untuk menutup keuangan PLN karena tahun 2006 tidak ada kenaikan tarif dasar listrik.
"Selain itu, masih ada sisa subsidi tahun 2005 yang belum turun sebesar Rp 3,6 triliun. Jadi, total subsidi yang seharusnya diberikan kepada PLN sebesar Rp 31,8 triliun," Muljo mengungkapkan. [H-13]