Neni Utami Adiningsih
ak ada seorangpun yang bisa mengingkari besarnya pengaruh keluarga terhadap keberhasilan (dan tentu juga kehancuran) seseorang. Begitu besarnya pengaruh tersebut, sehingga masyarakat kita masih menempatkan keluarga pada posisi yang tinggi, menganggap aneh bila ada yang lebih mementingkan hal lain daripada keluarga. Akibatnya, semua hal kemudian dibubuhi dengan kalimat "demi keluarga".
Pemerintah pun dalam banyak kesempatan, selalu mengeluarkan jargon yang bernuansa mendukung keberdayaan keluarga, seperti halnya motto Hari Keluarga Nasional tahun ini yaitu "Keluarga Tangguh, Bangsa Tangguh". Pertanyaannya, benarkah kita semua (juga Pemerintah) sudah mengutamakan keluarga? Belum!
Kenyataan menunjukkan, kian hari semakin banyak orang tua yang sibuk di ruang publik. Berangkat pagi hari ketika anak-anaknya masih lelap dan pulang petang bahkan malam ketika anak-anaknya sudah lelap. Bagi keluarga miskin, alasan ekonomi menjadi penyebab utama. Kondisi ini bisa dimaklumi. Karena kalau tidak melakukan hal itu maka jangankan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya, makan keseharian anak-anaknya saja belum tentu bisa terpenuhi.
Sementara bagi keluarga menengah ke atas, kesibukan mereka bekerja didasarkan pada alasan aktualisasi diri, sosialisasi, kesetaraan jender hingga alasan agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang karena nggak betah ngurus anak. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Mereka "mendelegasikan" ke orang lain, seperti pembantu rumah tangga, baby sitter, sopir, guru les, guru ngaji. Bahkan juga ke benda-benda seperti komputer, playstation, VCD. Anehnya, mereka inilah yang sangat gerah bila dianggap menomorduakan keluarga. Mereka dengan penuh percaya diri, tetap saja mengatakan "Saya menomorsatukan keluarga".
Ironinya, Pemerintah sendiri, secara sadar menjadi pendorong terjadinya kondisi di atas. Mengapa demikian? Sebab dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit, Pemerintah sibuk menganjurkan para ibu ikut mencari uang. Bahkan Pemerintah, melalui BKKBN justru menganggap ibu-ibu yang tidak bisa menghasilkan uang, karena ia sibuk mengurus anak dan keluarganya di rumah, sebagai ibu-ibu yang menganggur. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan justru menganggap perempuan berpendidikan yang mencurahkan waktu untuk anak dan keluarganya sebagai perempuan yang tidak berguna bagi masyarakat.
Kemandirian Ekonomi
Belum lagi dengan sosialisasi gencar akan kemandirian ekonomi perempuan, untuk jaga-jaga bila suami meninggal (bagaimana kalau istri dulu yang meninggal?) atau kalau cerai. Pemerintah menawarkan banyak program ekonomi bagi perempuan. Pendek kata, Pemerintah menganggap ibu rumah tangga warga kelas dua, warga yang tak berguna, lemah, tergantung pada suami, dan aneka julukan lain.
Ketidakpedulian pemerintah terhadap keluarga semakin kentara bila menengok begitu tingginya angka korupsi di negara ini, yang semuanya terkait dengan urusan birokrasi. Korupsi membuat dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan pemberdayaan keluarga (terutama keluarga miskin) menjadi hanya untuk menggemukkan keluarga pejabat dan kroninya yang sudah gemuk. Padahal, saat ini diperkirakan ada 9- 10 juta keluarga (atau sekitar 40 juta orang) yang tergolong dalam kelompok keluarga miskin (Pembaruan, 29/1).
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pernah mengungkapkan, selama ini APBN mengalami kebocoran hingga 30 persen (Suara Merdeka, 12/5). Bila kebocoran itu bisa dikurangi separo saja, maka anggaran pendidikan yang saat ini hanya 9,1 persen dari APBN bisa mencapai lebih dari 20 persen. Ini berarti pemerintah bisa memperbaiki sarana pendidikan yang tak layak, ruang kelas rusak, serta menggratiskan biaya sekolah dasar dan menengah. Ini berarti para ibu tidak perlu ikut membanting tulang mencari biaya menyekolahkan anaknya, tapi bisa berkonsentrasi mengasuh dan mendidik anaknya.
Data lain yang diungkap oleh Bank Dunia menunjukkan 10-50 persen proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dikorupsi. Padahal tahun 2005 saja, belanja barang pemerintah Rp 174 triliun, artinya sekitar Rp 90 triliun selalu bocor. Bisa dibayangkan, berapa banyak orang yang bisa sekolah gratis, dari tingkat TK hingga sekolah menengah, mendirikan perpustakaan, taman bermain. Pemerintah juga bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis. Selain itu bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja. Langkah ini sangat bermanfaat di tengah begitu tingginya jumlah pengangguran.
Akibat dari pengabaian - pengabaian di atas, tidak bisa disangsikan bila kian hari kualitas keluarga Indonesia semakin menurun, bahkan runtuh.
Runtuh
Tiadanya pengasuhan yang intens ditambah lagi dengan gencarnya serangan informasi dari luar membuat anak-anak kita semakin lepas kendali. Kian hari, semakin banyak dan semakin muda usia anak merokok. Hasil penelitian Pneumobile 1989 di Jakarta dan Surabaya menunjukkan 17,83 persen laki-laki yang merokok, telah mencoba merokok pada usia di bawah delapan tahun, 35 persen pada usia 8 - 11 tahun dan 47,17 persen pada usia di atas 11 tahun. Sementara perempuan yang merokok 29,2 persen, telah memulainya ketika berusia di bawah delapan tahun, 32,36 persen pada usia 8 - 11 tahun dan 38,43 persen pada usia di atas 11 tahun (Media Indonesia, 12/6).
Kondisi di atas perlu diwaspadai, karena merokok merupakan jalan utama menjadi pengguna narkoba. Kian hari semakin banyak dan semakin muda usia anak mencoba narkoba. Data BNN 2005 menunjukkan ada 2,2 persen dari total pengguna narkoba di Indonesia (sebesar 3,2 juta orang) berusia 10 - 19 tahun.
Dan bila sudah mengkonsumsi narkoba, maka seks bebaspun berpeluang terjadi. Apalagi saat ini pornografi sangat marak, ditambah lagi tayangan televisi yang semakin vulgar. Dan ini akan memicu penyebaran penyakit HIV/AIDS, yang saat ini sudah merambah hingga ke ibu-ibu rumah tangga dan bayi.
Runtuhnya keluarga ini diperparah dengan buruknya asupan gizi. Di tahun 2005, sedikitnya 25 persen dari 26 juta anak di Indonesia, atau sekitar 5 juta anak, menderita gizi kurang. 7,2 persen atau 1,4 juta anak diantaranya menderita gizi buruk, (www.bkkbn.go.id, 16/3). Jadi bisa dibayangkan, di tahun ini jutaan anak balita kita yang menghadapi teror ancaman kurang gizi. Sebab untuk Januari- Maret 2006 saja ada 7.193 balita yang mengalami gizi buruk, sedangkan yang gizi kurang 35.573 balita. Bahkan sudah 43 balita yang meninggal (Pembaruan, 29/3).
Mereka itu, sangat rentan menderita sakit yang akhirnya berujung pada kematian. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Gizi dan Anak Makanan Departemen Kesehatan, menyimpulkan pasien gizi buruk mempunyai kemungkinan meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak dengan gizi baik. Sedangkan anak dengan gizi kurang mempunyai risiko kematian 5 kali dibanding anak sehat. Kalaupun mereka bisa bertahan, potensi kecerdasannya mengalami penurunan beberapa poin.
Kondisi di atas secara gamblang memberikan deskripsi akan kondisi kualitas keluarga di negeri ini, yang buruk baik dari sisi fisik (kurang gizi), intelegensia (bodoh) maupun emosi (terjerat narkoba, terperangkap pergaulan bebas, dsb). Bila sudah demikian, salahkah bila keluarga Indonesia dianggap telah runtuh.
Penulis adalah ibu rumah tangga yang peduli masalah seputar anak, perempuan dan keluarga