[JAKARTA] Birokrasi pemerintahan di tingkat pelaksana, tidak pernah mau belajar dari pengalaman menangani bencana di berbagai daerah. Penanganan bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah masih jauh dari memuaskan. Para pejabat terkait masih terlalu terpaku pada aturan birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit.
"Mestinya untuk penanganan bencana di Yogyakarta dan sekitarnya, sudah bisa belajar dari penanganan bencana di Aceh. Rantai birokrasi bisa dipotong dan bantuan makanan dan kebutuhan mendesak, seperti tenda bisa cepat terdistribusi sehingga dapat mengurangi penderitaan para korban," kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Jeffrie Geovanie di Jakarta, Selasa (30/5).
Bagaimana bisa dalam kondisi bencana seperti di Yogyakarta, pejabat setempat masih mengharuskan yang menerima dana adalah mereka yang mengambil ke posko adalah ketua RW atau lurah. Apalagi ada juga yang mengharuskan warga membawa KTP mereka untuk mengambil bantuan. Kondisi bencana kok masih berlaku birokrasi yang berbelit-belit, katanya.
Penanganan bencana harus cepat. Kirim bantuan makanan ke tempat yang sulit terjangkau dan segera buka desa-desa yang masih terisolir. Jangan sampai banyak makanan yang mengalir ke posko, tetapi hanya beberapa kilometer dari tempat tersebut, korban bencana kelaparan dan kedinginan.
Mestinya, pemerintah dan pejabat terkait segera membuat standar baku penanganan bencana dan itu Indonesia bisa belajar dari Jepang yang sudah sering mengalami bencana gempa bumi. Dengan itu dapat dibentuk semacam garda nasional atau apa namanya, yang berfungsi sebagai tim penanganan bantuan secara cepat dan terkoordinasi, katanya.
Ke depan, tambahnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memanggil menteri terkait dan kalau perlu ada konsultan untuk membuat hal seperti itu. Kasus bencana besar di Aceh dan Yogyakarta harus dijadikan pelajaran menangani bencana secara maksimal. Bagaimana sumbangan luar negeri dikelola, langkah cepat apa yang harus dilakukan untuk meringankan penderitaan korban.
"Memang sekarang masih dalam masa transisi. Sepertinya pejabat di jajaran birokrasi kita masih takut melaksanakan tugas yang menabrak aturan birokrasi di saat bencana terjadi. Mereka takut, jangan sampai nanti dituduh menyelewengkan dana atau korupsi setelah itu," katanya.
Menyalurkan
Pemkot Cilegon membantu korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah senilai Rp 100 juta. Bantuan ini, diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon, yang berangkat ke Yogyakarta dan Jawa Tengah Selasa (30/5) guna menyalurkan bantuan berupa dana dan tenaga untuk meringankan penderitaan para korban.
"Kami akan menyerahkan bantuan itu ke Pemerintah DI Yogyakarta guna selanjutnya diserahkan kepada masyarakat korban gempa yang membutuhkan bantuan. Pemerintah Cilegon menitipkan bantuan itu kepada kami untuk diserahkan kepada pemerintah di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah," jelas Ketua PMI Kota Cilegon, H Edi Ariadi.
Mahasiswa Cilegon juga menggalang bantuan dengan turun ke jalan. Bantuan yang dihimpun dari pengguna jalan itu akan diserahkan kepada korban gempa di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Berbagai elemen masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terus melakukan pengumpulan dana guna membantu korban gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, terutama mahasiswa, LSM, wartawan dan organisasi kemasyarakatan pemuda dengan membuat posko dan turun ke jalan-jalan meminta warga menyumbang.
Direncanakan, pada Selasa (30/5), tim relawan pertama dari Aceh berangkat ke Yogya dengan membawa bantuan kemanusiaan berupa tenda dan makanan. Hingga kini, komitmen sumbangan dana yang diterima dari masyarakat Aceh sebanyak 150 juta.
Bantuan dari Provinsi Riau juga terus mengalir. Sampai Selasa (30/5) sejumlah penerbangan langsung ke Yogya membawa obat-obatan, bahan makanan, dan sandang dari Pemprov Riau senilai Rp 700 juta untuk disalurkan ke lokasi bencana.
DPW Partai Amanat Nasional Riau telah mengumpulkan uang sebanyak Rp 50 juta. "Kami juga sudah mengumpulkan obat-obatan dan makanan siap saji yang akan segera dikirim ke Yogyakarta," kata Wakil Ketua DPW PAN Riau, Fendri Jaswir. Dari Medan dilaporkan, Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede memimpin penggalangan bantuan untuk korban gempa di Yogyakarta. Diimbau kepada 25 bupati dan wali kota di provinsi tersebut, menyisihkan dana bantuan melalui APBD, termasuk menggalang dana sukarela. [151/149/147/MUL/M-11]