[JAKARTA] Partai Golkar (PG) didesak untuk tidak melakukan kebohongan publik, dengan mengaku sebagai partai nasionalis, namun pada prakteknya bersikap, dan melakukan tindakan yang justru mencederai prinsip-prinsip kebangsaan. Nasionalisme jangan dijadikan ideologi yang mengkamuflasekan kepentingan akan kekuasaan semata.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dalam pertemuan dengan Ketua DPR, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gol- kar Agung Laksono, Senin (29/5) sore, di DPR.
"Desakan ini juga disampaikan untuk partai-partai nasionalis lainnya. Partai Golkar, juga Partai Demokrat, yang mengaku partai nasionalis, sudah wajib hukumnya untuk menjaga, mengawal, dan mengamankan Pancasila, untuk tetap digunakan sebagai sumber hukum tertinggi di republik ini," kata Achmad Baskara, Sekjen PPA GMNI.
Pertemuan dengan Agung sendiri, disebut Baskara, merupakan rangkaian silaturahmi dengan para pimpinan lembaga-lembaga, setelah terbentuknya susunan pengurus PPA GMNI hasil kongres. "Amanat kongres, untuk memperkuat kembali komitmen berbangsa, dan bernegara." ucapnya. PPA GMNI sebelumnya juga telah menyampaikan pernyataan sikap serupa, pada Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Upaya mengingatkan kembali komitmen berbangsa, dan bernegara itu sendiri, kata dia, dilatarbelakangi oleh bertambah maraknya aksi-aksi politik yang bermotif menggantikan ideologi Pancasila, dengan dasar ideologi dari agama tertentu. Aksi-aksi itu malah mendapat dukungan dari partai politik, yang justru mendasarkan ideologi partainya dengan kebangsaan.
Baskara memaparkan, hingga saat ini tercatat telah ada 22 kabupaten, dan kota, yang menerapkan peraturan daerah bersumber hanya dari aturan agama tertentu. Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi tidak dianggap.
Contoh dalam kasus pembuatan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh. "Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi negara ini tidak dipakai, malah mengacu pada nota kesepahaman (MOU) Helsinki," ujarnya.
"Termasuk juga konsep RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, yang ketua Pansusnya, Balkan Kaplale, dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), mengatakan RUU APP sebagai upaya memayungi perda-perda yang berdasarkan aturan hanya pada salah satu agama itu saja," tandasnya.
Parpol-parpol yang mendapat suara terbanyak pada Pemilu 2004, merupakan parpol dengan ideologi nasionaslis. Hal itu menurut dia memperlihatkan dengan jelas, keinginan dari para konstituen yang telah memberikan suaranya, untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebangsaan di Indonesia.
"Agung mengakui bahwa banyak kader PG yang out of control. Infrastruktur partainya mampu sampai ke daerah-daerah, tapi kader-kadernya tidak patuh pada dasar ideologi partai. Dia (Agung) menyebut pengkaderan Golkar saat ini berbeda dengan masa Orde Baru," tutur Baskara.
Pada pertemuan itu, kata Baskara, Agung juga menjawab ada pertarungan antara nasionalis sejati, dengan kelompok-kelompok lain dalam tubuh Golkar sendiri. Terkait sikapnya sendiri, sebut Baskara, Agung menjawab diplomatis. "Agung menyebut, bahwa dinamika dalam tubuh DPR mengharuskan dia fleksibel," katanya.
Selain Ketua DPR, ucap Baskara, PPA GMNI juga akan menemui Ketua DPD, Panglima TNI, serta lembaga-lembaga negara yang strategis dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. [B-14]